Propertynbank.com – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan guna meningkatkan kinerja ekosistem perumahan nasional pada tahun 2026. Langkah tersebut dinilai krusial untuk memastikan keberlanjutan program rumah subsidi dan menjawab tingginya kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Komitmen itu disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi dan Koordinasi Awal Tahun Ekosistem Perumahan yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta. Forum strategis ini dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait serta berbagai unsur ekosistem perumahan, mulai dari regulator, lembaga pembiayaan, perbankan penyalur, hingga pengembang nasional.
BP Tapera hadir melalui Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdi Kusuma. Sejumlah pemangku kepentingan lain yang turut hadir antara lain PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi pengembang, hingga perwakilan sektor swasta.
Dalam paparannya, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan capaian penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2025 sekaligus memproyeksikan potensi pasar rumah subsidi pada 2026 yang masih terbuka sangat lebar. Berdasarkan data Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep), mayoritas pendaftar program rumah subsidi saat ini berasal dari kelompok generasi Z dan milenial.
Baca Juga : Masjid Al-Ikhlas PIK Diresmikan, Agung Sedayu Terus Lengkapi Fasilitas Kawasan
Ia mengungkapkan bahwa pada semester II tahun 2025, jumlah pendaftar SiKasep mengalami lonjakan signifikan, lebih dari 50 persen dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut salah satunya didorong oleh pelaksanaan akad massal yang digelar dua kali sepanjang 2025, yang terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program rumah subsidi.
“Capaian ini menunjukkan bahwa minat masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap rumah subsidi terus tumbuh. Kami mengapresiasi dukungan dan kepemimpinan Menteri PKP dalam memperkuat ekosistem perumahan nasional,” ujar Heru.
Strategi BP Tapera
Untuk mengejar target penyaluran rumah subsidi pada 2026, BP Tapera telah menyiapkan strategi percepatan bertajuk “SIP 350 Ribu”. Strategi ini mencakup tiga pilar utama, yakni penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan, inovasi kebijakan dan skema pembiayaan, serta peningkatan promosi dan edukasi kepada masyarakat.
Baca Juga : Al Qilaa dan BTN Mulai Pasarkan Apartemen Kampung Bandan, Harga Mulai Rp360 Juta
Dari sisi pembiayaan, Direktur Utama PT SMF menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung FLPP melalui penyediaan pendanaan jangka panjang dengan biaya murah. Pada 2025, porsi pendanaan SMF mencapai 25 persen. Sejak 2018, SMF tercatat telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp11,6 triliun untuk mendukung sekitar 350 ribu unit rumah MBR. SMF juga mendorong perbankan agar memanfaatkan fasilitas pendanaan jangka panjang dengan suku bunga tetap 4,25 persen.
Dukungan terhadap sektor perumahan juga datang dari dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). PT Djarum, misalnya, merencanakan pembangunan 500 unit rumah baru di Jawa Tengah serta perbaikan sanitasi pada 3.400 unit rumah pada 2026.
Sementara itu, Bank BTN sebagai bank penyalur FLPP terbesar pada 2025 menyoroti masih adanya tantangan di sisi penyediaan rumah, khususnya terkait perizinan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan sertifikat yang belum terpecah. BTN berharap berbagai hambatan administratif tersebut dapat disederhanakan pada 2026. Selain FLPP, BTN juga telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp2,6 triliun sejak Oktober 2025 untuk mendukung supply dan demand sektor perumahan.
Baca Juga : The HUD Institute Belajar dari BSD City, Kota Mandiri yang Tumbuh Lebih dari 40 Tahun
Pandangan serupa disampaikan pelaku pengembang. Direktur Utama Perumahan Pesona Kahuripan, Angga, menilai bahwa kendala utama pembangunan rumah subsidi saat ini lebih banyak disebabkan oleh proses perizinan dibandingkan pembangunan fisik. Ia optimistis target 2026 dapat tercapai apabila hambatan tersebut diselesaikan secara menyeluruh.
Dari sisi asosiasi, Sekretaris Jenderal Apersi mengusulkan perlunya standarisasi teknis perumahan yang diatur dalam peraturan pemerintah, mencakup luas lahan, lebar jalan, penyediaan lahan pemakaman, hingga mekanisme serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum.
CEO Lippo Group James Riady menilai forum ini sebagai momentum penting untuk memperkuat kebersamaan dalam membangun sektor perumahan. Menurutnya, perumahan merupakan fondasi pembangunan ekonomi dan membutuhkan ekosistem yang solid. Ia berharap pada 2026 fokus kebijakan tidak lagi pada perumusan arah, melainkan pada konsistensi dan implementasi yang realistis serta berkelanjutan.
Baca Juga : Arsol Land Apresiasi Pelayanan Secepat Kilat dan Transparan BPN Kota Serang
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan bahwa data statistik memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan perumahan yang tepat sasaran. Sektor perumahan dinilai mampu menjadi motor penggerak bagi berbagai sektor ekonomi lainnya.
Menutup diskusi, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pembangunan rumah susun bersubsidi, termasuk rencana kolaborasi dengan Lippo Group di kawasan Meikarta. “Pemerintah juga akan mempercepat penyelesaian persoalan lahan di Jawa Barat serta memperkuat kelembagaan BP Tapera dan PT SMF melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” tutupnya.
