Property&Bank.com – Tingkat keterhunian rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menunjukkan tren positif pada tahun 2026. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat sebanyak 93,09% debitur FLPP yang telah dipantau terbukti menghuni rumahnya sendiri, menandakan program subsidi perumahan semakin tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hingga pertengahan Juni 2026, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan FLPP untuk 79.667 unit rumah dengan nilai mencapai Rp9,9 triliun. Seiring meningkatnya realisasi penyaluran, BP Tapera juga memperkuat kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan rumah subsidi benar-benar dimanfaatkan sesuai ketentuan.
Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan hingga akhir Mei 2026, BP Tapera telah memonitor sekitar 42.595 unit rumah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 37.003 unit rumah diketahui dihuni langsung oleh pemiliknya atau mencapai 93,09% dari total rumah yang berhasil dipantau.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan bahwa pemantauan keterhunian menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas Program FLPP. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang berhasil dibiayai, tetapi juga dari sejauh mana rumah tersebut benar-benar ditempati oleh penerima manfaat yang berhak.
“Program FLPP tidak hanya berorientasi pada penyaluran pembiayaan, tetapi juga memastikan rumah yang telah dibiayai benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang memenuhi syarat,” ujarnya.
Capaian tersebut sekaligus memperkuat tren positif yang telah dibangun pada tahun sebelumnya. Sepanjang 2025, BP Tapera berhasil menyalurkan FLPP untuk 278.868 unit rumah dengan nilai pembiayaan mencapai Rp34,64 triliun, yang menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah pelaksanaan program FLPP.
Pada tahun lalu, BP Tapera menargetkan pemantauan terhadap 68.000 unit rumah subsidi. Hasilnya, sebanyak 75.047 unit rumah berhasil dipantau dan divalidasi, dengan 70.564 unit di antaranya atau sekitar 94,02% diketahui dihuni sesuai ketentuan yang berlaku.
Keterhunian Rumah FLPP Capai 93,09% pada 2026
Selain memastikan tingkat keterhunian, BP Tapera juga melakukan evaluasi terhadap kualitas rumah subsidi yang telah disalurkan kepada masyarakat. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa rumah yang dibangun pengembang benar-benar layak ditempati sejak diserahterimakan kepada debitur.
Data hingga 31 Mei 2026 menunjukkan bahwa dari 2.442 unit rumah yang berhasil diverifikasi, sebanyak 2.337 unit atau 96,49% berada dalam kondisi siap huni. Sementara itu, sekitar 3,51% lainnya masih masuk kategori belum siap huni dan memerlukan tindak lanjut.
BP Tapera saat ini terus berkoordinasi dengan bank penyalur maupun pengembang untuk memastikan penyelesaian berbagai kendala yang menyebabkan rumah belum dapat ditempati. Langkah tersebut dinilai penting karena kesiapan fisik bangunan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keterhunian rumah subsidi.
Di sisi lain, penyediaan rumah subsidi masih menghadapi sejumlah tantangan dari sisi pasokan (supply). Berdasarkan temuan di lapangan, pengembang masih kerap menghadapi berbagai hambatan mulai dari proses perizinan, kesesuaian tata ruang, hingga persoalan pertanahan yang dapat mempengaruhi percepatan pembangunan perumahan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pemerintah saat ini terus mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dinilai menjadi faktor penting untuk memperkuat keberhasilan Program FLPP.
Menurut Heru, pemerintah daerah dapat berperan dalam meningkatkan tingkat keterhunian rumah subsidi melalui kemudahan administrasi kependudukan bagi para penghuni. Salah satunya adalah memfasilitasi pembaruan alamat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai lokasi rumah subsidi yang ditempati.
Selain itu, sosialisasi mengenai kewajiban dan ketentuan kepemilikan rumah FLPP juga perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami bahwa rumah subsidi diperuntukkan sebagai hunian utama dan bukan untuk disewakan ataupun diperjualbelikan dalam periode tertentu.
Dengan tingkat keterhunian yang telah mencapai lebih dari 93% pada penyaluran FLPP tahun 2026, BP Tapera optimistis kualitas pelaksanaan program akan semakin baik. Monitoring yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan dapat menjaga akuntabilitas penyaluran subsidi perumahan sekaligus memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan rumah pertama.
