Propertynbank.com – Pemerintah dan pelaku industri properti terus mencari terobosan untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi pekerja informal. Di tengah tingginya jumlah tenaga kerja non-fixed income di Indonesia, inovasi pembiayaan dinilai menjadi kunci untuk menekan backlog perumahan sekaligus mendukung Program 3 Juta Rumah.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Diskusi Media “Inovasi Pembiayaan Perumahan bagi Pekerja Informal” di Jakarta, pada Jumat (22/5), sekitar 60% tenaga kerja Indonesia atau mencapai 86 juta orang bekerja di sektor informal. Kelompok ini mencakup pelaku UMKM, pedagang, pengemudi online, freelancer, petani, nelayan, pekerja harian, hingga content creator dan digital worker.
Besarnya populasi pekerja informal juga beriringan dengan meningkatnya dominasi generasi milenial dan Gen Z yang belum memiliki rumah. Kondisi ini mendorong pemerintah dan industri keuangan untuk menghadirkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan adaptif.
Direktur Kerjasama dan Kebijakan Pembiayaan BP Tapera, Alfian Arif, mengatakan pemerintah telah menerapkan kebijakan kewajiban penyaluran minimal 15% kuota KPR FLPP bagi pekerja informal sejak 2024. Kebijakan tersebut dinilai berhasil meningkatkan realisasi pembiayaan sektor non-fixed income secara signifikan.
“Kalau bank penyalur tidak mencapai target 15%, maka bank tersebut tidak diperbolehkan menambah kuota FLPP. Ini bukti pemerintah hadir membawa keadilan agar seluruh masyarakat bisa memiliki rumah,” ujar Alfian.
Menurutnya, realisasi penyaluran KPR FLPP untuk pekerja informal meningkat dari 13,1% pada 2023 menjadi 17% di 2025. Bahkan hingga Mei 2026, realisasinya sudah mencapai 18,4%.
Dari 43 bank penyalur FLPP, sekitar 92% telah melakukan pembiayaan bagi pekerja informal di atas 14%. BP Tapera bahkan menargetkan porsi pembiayaan non-fixed income dapat meningkat menjadi 25% pada 2027.
Alfian juga menegaskan, pemerintah terus memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan melalui berbagai strategi, mulai dari komitmen pengembang dalam menjaga pasokan rumah subsidi, program DP 0%, hingga dukungan pembiayaan bagi pengemudi Gojek.
Selain itu, pemerintah mencatat backlog perumahan terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Susenas dan BPS, angka backlog kini berada di kisaran 9,6 juta unit.
Skema RTO dan Alternative Credit Scoring Jadi Solusi
Di sisi perbankan, inovasi pembiayaan juga terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pekerja informal yang selama ini dinilai sulit mengakses KPR konvensional karena tidak memiliki slip gaji maupun histori kredit yang kuat.
Mortgage Financing Division Head Bank Syariah Nasional (BSN), Putri Alfarista Lufianingrum, menjelaskan sekitar 98% portofolio pembiayaan BSN berada di sektor perumahan. Dari total KPR subsidi yang telah disalurkan, sebanyak 155.244 unit atau sekitar 11% diberikan kepada pekerja informal.
BSN sendiri memiliki beberapa skema pembiayaan untuk segmen non-fixed income, antara lain KPR Step-Up Installment, pembiayaan berbasis komunitas, dan Saving Plan KPR.
“Saving Plan KPR cocok untuk nasabah underserved yang belum memenuhi persyaratan bank pada pengajuan awal. Nasabah diminta menabung secara disiplin selama enam bulan untuk membangun rekam jejak pembayaran,” jelas Putri.
Selain itu, BSN juga mengembangkan akad KPR Syariah Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) yang memungkinkan cicilan lebih fleksibel sesuai kemampuan nasabah, termasuk bagi petani dan pekerja dengan penghasilan musiman.
Sementara itu, Pengamat Properti Marine Novita menilai persoalan utama pekerja informal bukan terletak pada ketidakmampuan membayar rumah, melainkan kesulitan membuktikan kemampuan tersebut dalam sistem pembiayaan tradisional.
“Masalah utama bukan tidak mampu membayar rumah, tetapi mereka tidak mampu membuktikan kemampuan tersebut dalam sistem pembiayaan konvensional,” ujarnya.
Karena itu, konsep Rent to Own (RTO) atau sewa untuk membeli dinilai menjadi salah satu solusi paling potensial. Melalui skema ini, calon konsumen dapat menempati rumah sambil membangun histori pembayaran sebelum mengajukan KPR.
Dalam masa inkubasi sekitar enam bulan, konsumen dinilai dari perilaku pembayaran, kesiapan finansial, hingga credit profile. Skema ini juga didukung alternative credit scoring dengan memanfaatkan teknologi AI dan machine learning.
Marine mencontohkan, data transaksi digital dari platform seperti Tokopedia atau Gojek dapat digunakan untuk menilai kemampuan finansial pekerja informal, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada rekening koran atau slip gaji.
Meski demikian, dia menekankan implementasi RTO membutuhkan regulasi yang jelas, pengawasan ketat, serta dukungan teknologi yang kuat agar risiko gagal lolos KPR dapat diminimalisir.
Tenor KPR 40 Tahun dan DP 0% Dinilai Perlu Dipercepat
Wakil Ketua Umum Realestat Indonesia (REI), Nelly Suryani, mengatakan industri properti memiliki peran strategis terhadap perekonomian nasional, mulai dari pengurangan kemiskinan dan stunting hingga penciptaan lapangan kerja dan peningkatan PDB.
Menurutnya, rencana pemerintah memperpanjang tenor KPR hingga 40 tahun akan menjadi momentum penting untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi pekerja informal.
“Begitu tenor 40 tahun diberlakukan, maka kebijakan ini akan menjangkau pasar yang lebih luas termasuk segmen pekerja informal,” ujarnya.
REI juga mendorong relaksasi ketentuan OJK dan perbankan terkait penyaluran kredit perumahan, khususnya dalam penilaian kredit bagi pekerja non-fixed income. Selain itu, implementasi DP 0% dinilai mampu mengurangi beban biaya awal sekaligus memperluas akses pembiayaan hunian.
Dengan kombinasi kebijakan FLPP, skema RTO, alternative credit scoring, tenor panjang hingga DP 0%, pasar pembiayaan rumah bagi pekerja informal diperkirakan akan tumbuh semakin besar dalam beberapa tahun mendatang.
