Propertynbank.com – Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, dalam menjanjikan program yang akan dijalankan khususnya di sektor perumahan, calon presiden dan calon wakil presiden hendaknya tetap berpikir realistis dan tidak menjual angan-angan semata.
“Program yang akan dijalankan itu jangan mimpi terlalu tinggi. Kita bicara realita yang sudah ada saja, dari yang sudah berjalan selama ini terlihat bahwa mewujudkannya sangat berat. Apalagi jika bicara target bangun 2 juta unit hunian bahkan ada yang menjanjikan 5 juta unit, itu rasanya mimpi,” ujar Junaidi, ditemui di Kantor Pusat DPP Apersi, Rabu (29/11/2023).
Menurut Junaidi, yang menjadi masalah utama jika program mimpi itu akan dijalankan salah satunya adalah anggaran dari mana. Negara memiliki keterbatasan anggaran karena masih ada keperluan negara lainnya dan dia memastikan belum pernah terjadi membangun hunian sampai dengan 2 juta unit sampai sekarang.
Baca Juga : 25 Tahun APERSI, Bangga dan Terus Berkomitmen Bangun Rumah Untuk MBR
“Untuk membangun 1 juta unit pun rasanya berat sekali, Apalagi bicara 2 juta atau 3 juta, itu rasanya tidak mungkin. Sekarang kita cuma bisa maksimal merumahkan rakyat Indonesia dengan jumlah yang real dan tidak tipu-tipu. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh calon mengenai pembangunan rumah dengan sejumlah itu rasanya tidak mungkin,” tegas Junaidi.
Fakta di lapangan, menurut Junaidi, sudah menggambarkan bahwa kemampuan dalam membangun rumah untuk masyarakat sangat terbatas. Hal ini Junaidi dapat pastikan karena dirinya merupakan pelaku atau pengembang properti khususnya rumah sederhana yang sangat paham dan tahu kondisi di lapangan.
Apersi, sambung Junaidi, dalam setahun rata-rata membangun 100.000 unit rumah subsidi dan 20.000 unit rumah komersial. Jika ditambah dengan kontribusi pengembang dari asosiasi lain, Junaidi masih belum yakin program tersebut bisa tercapai. Oleh karena itu dia berharap agar capres dan cawapres membuat program perumahan yang realistis dan jangan hanya tipu-tipu.
Lebih lanjut dijelaskan Junaidi, yang diharapkan oleh pengusaha khususnya pengembang properti saat ini adalah kepastian investasi karena selama ini banyak terjadi perberubahan aturan dan kebijakan dalam perizininan. Dengan begitu, kata dia, maka bisnis properti menjadi tidak kondusif karena tidak konsistennya aturan.
Baca Juga : Bangun Rumah Subsidi Terbanyak, Vista Land Diapresiasi APERSI dan Kementerian PUPR
“Perlu diperhatikan adanya kemudahan bagi pelaku usaha. Permasalahan perumahan memang harus dibedah tuntas bukan hanya bicara target. Kami pengembang ingin tahu konsep apa yang sangat tepat dan masuk akal untuk mewujudkan target tersebut. Kami tidak bicara angka perumahan tapi manusia,” tutur Junaidi.
Program perumahan dari pemerintah mendatang merupakan program untuk lima tahun. Oleh karena itu, Junaidi menekankan bagaimana agar masyarakat punya rumah layak huni, bagaimana penghasilan masyarakat bisa membuat mereka membeli rumah. Hal ini juga terkait dengan kenaikan harga tanah dan bahan bangunan sehingga perlu keseimbangan penghasilan masyarakat.
“Sekali lagi kami tegaskan ini bukan hanya bicara angka-angka, tapi bagaimana masyarakat bisa menikmati fasilitas program pemerintah selama lima tahun ke depan. Makanya saya melihat ketiga calon presiden mengenai program perumahan, masih belum realistis karena hanya bermain angka karena sulit dapat rumah, bukan pada program fundamental,” kata Junaidi.
Junaidi mencontohkan target zero backlog tahun 2045, yang menurut dia merupakan target yang tidak mungkin tercapai dengan mudah. Bagaimana mau zero, kata dia, sementara pertumbuhan penduduk terus bertambah. Setiap orang ingin memiliki rumah ketika telah menikah. “Saya pikir tidak mungkin 27 tahun lagi zero backlog. Kecuali hingga 2045 dilarang menikah dan punya anak,” seloroh Junaidi.
Perlunya Kementerian Khusus Bagi Apersi
Menyinggung perlunya kementerian khusus, Junaidi kembali menekankan bahwa untuk fokus membangun rumah bagi masyarakat, maka sangat perlu dihidupkan kembali kementerian perumahan. Dia mengusulkan, bisa saja digabungkan menjadi Kementerian Perumahan dan Perkotaan karena dua sektor ini sangat sejalan.
“Apersi butuh lembaga badan khusus perumahan karena kalau digabung seperti saat ini kesannya seperti kurang perhatian. Anggaran kementerian yang digabung dengan perumahan dan berdiri sendiri pasti beda. Konstruksi itu berat maka juga diperlukan kementerian pekerjaan umum sehingga tidak terpecah tugasnya. Perumahan rakyat itu adalah memanusiakan manusia sehingga berbeda,” jelas Junaidi.
Sebagai informasi, saat ini Apersi memiliki anggota apersi 3.500 pengembang. Sempat terjadi penurunan anggota saat pandemi lalu menjadi 2.700 anggota.
