Propertynbank.com – Kinerja penyaluran pembiayaan rumah subsidi sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. BP Tapera melaporkan realisasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 278.868 unit rumah atau 78,68% dari target 350.000 unit. Secara tahunan (year on year), capaian tersebut tumbuh 39,23% dibandingkan periode sebelumnya.
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, dalam rapat bersama Komite Tapera di Gedung Jusuf Anwar, Kementerian Keuangan. Rapat dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) selaku Ketua Komite Tapera, Maruarar Sirait, serta dihadiri jajaran anggota komite lainnya.
“Dari sisi permintaan, minat masyarakat terhadap rumah subsidi dinilai masih sangat tinggi. Data pengajuan FLPP melalui aplikasi SiKasep mencatat lebih dari 349 ribu peminat sepanjang 2025. Angka tersebut memperlihatkan kebutuhan hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tetap kuat, terutama di kawasan perkotaan,” ungkap Komisioner BP Tapera.
Tak hanya penyaluran pembiayaan, realisasi pengembalian Tabungan Peserta Tapera juga mengalami peningkatan 22,93% menjadi 139.710 peserta pada 2025. Hal ini menunjukkan perbaikan tata kelola sekaligus meningkatnya kepercayaan peserta terhadap pengelolaan dana.
Memasuki 2026, Komite Tapera mendorong pengembangan skema pembiayaan yang lebih inovatif. Ketua Komite Tapera, Maruarar Sirait, menekankan pentingnya mendorong hunian vertikal di tengah keterbatasan lahan perkotaan. Menurutnya, rumah pertama bagi MBR harus inklusif untuk seluruh profesi, termasuk melalui skema rumah susun subsidi.
Gagasan tersebut mendapat dukungan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang menilai rumah susun subsidi berpotensi menjadi solusi hunian pekerja di kota besar. “Kajian minat pasar melalui survei bersama Badan Pusat Statistik agar kebijakan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong perluasan segmen pembiayaan, termasuk untuk Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT). “Skema tenor panjang hingga 30 tahun dinilai dapat meningkatkan keterjangkauan cicilan sekaligus memperluas akses pembiayaan rumah pertama,” tegasnya.
Dari sisi regulator, Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bukan satu-satunya acuan perbankan dalam menilai kelayakan debitur. “OJK terus mendorong perbankan agar lebih fleksibel dalam mendukung akses pembiayaan perumahan,” jelasnya.
Menutup rapat, Ketua Komite Tapera mengingatkan bahwa tantangan terbesar ke depan bukan hanya pencapaian target penyaluran, melainkan membangun dan menjaga kepercayaan publik. Inovasi program, kolaborasi multipihak, serta penguatan tata kelola menjadi kunci agar BP Tapera tidak sekadar menjalankan pola bisnis rutin, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan hunian masyarakat di masa transisi kebijakan kepesertaan Tapera.
