BERITA PROPERTI – Vidi Surfiandi saat ini adalah Ketua DPD Apersi Banten dan juga masuk dalam jajaran pengurus DPP Apersi sebagai salah satu wakil ketua umum. Dengan aktif di organisasi sedikit banyak Vidi mengetahui apa saja dan sudah dilakukan oleh organisasi dalam menyelesaikan masalah yang ada. Vidi adalah salah satu calon ketua umum Apersi priode 2016 – 2020, Munas Apersi diselenggarakan pada tanggal 15 – 16 Desember 2016.
“Insha Allah saya dimudahkan memetakan permasalahan dan fokus pada persoalan mana yang lebih dulu diselesaikan dalam mengurai benang kusut masalah perumahan MBR ini. Selain itu program kerja pendahulu yang belum terselesaikan akan saya realisasikan. Kemudian terus bersinergi dengan pemangku kepentingan dan tentunya menyejahterakan anggota dan organisasi,” terang Vidi sambil tersenyum.
Selain itu Kendala yang harus dibenahi adalah regulasi yang tak singkron dan tak berjalan dalam masalah rumah subsidi ini. Menurutnya setiap daerah memiliki kendala, porsinya saja yang beda-beda. Ini akan menjadi tugas bagi siapa pun yang memimpin Apersi, bersinergi dengan pemangku kepentingan dengan memberikan masukan terkait kendala yang ada.
Untuk itu kewenanngan paling atas yaitu Presiden RI harus bisa mengintruksikan kementerian terkait seperti PUPR, ATR, Mendagri hingga Dirjen Pajak. “Saya berpikir untuk bisa bertemu dengan Jokowi dan berbicara apa adanya agar konsep program sejuta rumah (PSR) ini berjalan sesuai dengan Nawacita,” tegas Vidi.
Ya, diplomasi tinggi memang harus dilakukan mengingat jumlah kekurangan pasokan rumah terus bertambah dan belum adanya formula untuk melakukan percepatan program sejuta rumah ini. Audiensinya dengan Bapertarum-PNS ternyata memberikan informasi demand market yang besar yaitu jumlah PNS yang mencapai 972 ribu dan tersebar di seluruh provinsi di 540 kota/kabupaten.
Dari jumlah ini analisa Vidi menyimpulkan 70 persen PNS tersebut belum memiliki rumah yang layak atau rumah pribadi. “Potensi ini sangat besar, PNS tingkatannya sampai ke kelurahan sehingga kita Apersi sebenarnya tak perlu pusing lagi untuk mencari pasar, jelas dan ada disekitar kita,” tegas Vidi.
Namun sayangnya, PNS ini terkendala oleh kebutuhan lain sehingga tak ada dana lebih untuk menyicil sehingga ini tidak dapat diakomodasi oleh perbankan untuk mendapatkan KPR. Kenapa demikian, kita sudah paham perbankan saat ini sangat ketat untuk menyalurkan kredit dan selektif hanya bagi mereka yang jumlah pemasukan dan pengeluarannya sesuai aturan yang ada di bank sentral. Perbankan juga tidak mau blunder karena memang SOP-nya.
Menurut Vidi, sebenarnya pasar PNS ini memiliki kemampuan untuk mencicil ditengah kebutuhannya memenuhi kebutuhan ekonomi yang lain.Begitu pun dengan poytensi pasar lainnya yang menurut Vidi juga bisa dimaksimlkan yakni para pekerja informal.
Pasar inilah yang akan dibidik Vidi dalam mensukseskanprogram sejuta rumah dan dengan fokus pasar yang ada tentunya akan mudah dalam realisasinya. Selain itu dengan fokus pasar ini anggota Apersi lebih mudah dalam memasarkan proyeknya.
