BERITA PROPERTI-Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta pemerintah daerah untuk memaksimalkan kegiatan Dekonsentrasi Perumahan di daerahnya masing-masing. Adanya kelompok kerja (Pokja) dan pendataan perumahan dalam kegiatan Dekonsentrasi diharapkan mampu menjadi tolok ukur seberapa jauh Pemda memberikan perhatian pada program perumahan bagi masyarakatnya.
“Hasil kegiatan Dekonsentasi Perumahan diharapkan mampu dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Pemda setempat. Dekonsentasi perumahan nantinya memiliki tugas untuk membuat Pokja serta pendataan khusus untuk perumahan,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dalam keterangan persnya kepada propertynbank.com.
Syarif menjelaskan, untuk mensukseskan program perumahan di daerah, seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan harus mampu melupakan cara berpikir lama yang terkait dengan penyelesaian proyek tertentu tanpa mengevaluasi hasilnya. Apalagi dengan melihat penyerapan anggaran yang ada, tentunya masyarakat setidaknya harus mampu menikmati hasil pembangunan perumahan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.
“Banyak sekali data perumahan di daerah yang berbeda-beda. Tentunya jika selama ini kita hanya mengumpulkan hasil pendataan tanpa mengevaluasi serta memanfaatkan data dengan baik maka perumahan tidak akan menjadi prioritas. Padahal selain sandang dan pangan, tentunya papan juga menjadi kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi,” terangnya.
Lebih lanjut, Syarif menjelaskan, Kementerian PUPR juga tetap mendorong dukungan pendanaan APBD dari pemerintah daerah untuk program perumahan. Sebab, anggaran pemerintah tentunya tidak akan mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan perumahan untuk masyarakat.
