BERITA PROPERTI-Meskipun program pembangunan sejuta unit rumah sudah menjadi program nasional dan dicanangkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, namun tidak sedikit pemerintah daerah (Pemda) yang belum menjadikan program perumahan sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, pemerintah pusat berharap agar seluruh daerah bisa menjadikan program perumahan sebagai skala prioritas dalam pembangunannya.
“Masih banyak pemerintah daerah yang belum menjadikan program perumahan sebagai program utama dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Padahal kebutuhan rumah di daerah untuk masyarakat jumlahnya masih cukup besar,” ujar Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan, Eko Heripoerwanto pada Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Satu Juta Rumah Bagi PNS yang disampaikan dalam siaran pers.
Program sejuta rumah, lanjut Her, akan sulit dilakukan jika Pemda tidak serius, khususnya dalam pengadaan rumah bagi masyarakat maupun PNS yang ada di daerah-daerah. Dibentuknya Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) di daerah yang khusus mengurusi serta mengawasi program perumahan di daerah, merupakan langkah untuk mempermudah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Pemda yang serius dalam program perumahan masyarakatnya terlihat dari alokasi anggaran perumahan dalam APBD serta nomenklatur organisasi yang mengurusi masalah perumahan. Silakan Pemda menghubungi SNVT Penyediaan Perumahan yang ada di provinsi untuk lebih mempermudah menjalankan program perumahan,” tegas Heri.
