DAERAH – Pengentasan kawasan kumuh di Kota Surakarta terus dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian / Lembaga terkait. Program kolaborasi antar unit organisasi telah disiapkan, baik Program Sejuta Rumah, Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), hingga penyediaan sanitasi dan air bersih agar lingkungan tempat tinggal masyarakat menjadi lebih layak huni.
Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, KM Arsyad menjelaskan, pihaknya siap untuk melaksanakan berbagai kolaborasi program untuk mengentaskan kawasan kumuh di Indonesia. Salah satunya, kata dia, dengan menata kawasan kumuh dari berbagai sektor baik dari perumahannya serta sarana pendukung lingkungan.
“Kami telah menyiapkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang merupakan bagian dari Program Sejuta Rumah. Sedangkan dari Ditjen CK akan menata kawasan melalui Program Kotaku,” ujar Arsyad dalam Rapat Koordinasi Pengentasan Kawasan Kumuh, di Balaikota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (27/10).
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy, Walikota Surakarta Gibran Rakabuming, dan sejumlah pejabat di Kementerian PUPR serta pejabat daerah setempat.
Dikatakan Arsyad, dalam pelaksanaan di lapangan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Pemkot Surakarta agar masyarakat juga ikut terlibat dalam proses pekerjaannya lewat padat karya tunai. Penataan kawasan kumuh dinilai sangat penting di masa pandemi ini agar masyarakat bisa terhindar dari paparan virus serta meningkatkan imunitas kesehatan.
Data Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR menyebutkan, sebanyak 49 rumah tidak layak huni (RTLH) di sejumlah kawasan kumuh di Kota Surakarta akan di relokasi melalui kolaborasi Program Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR. Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo. Lokasi tersebut akan ditata dengan Dana Alokasi Khusus Terintegrasi Tahun Anggaran 2021 dan 2022.
Kementerian PUPR, sambung Arsyad, tahun 2021 melaksanakan pembangunan baru sebanyak 253 unit dengan anggaran Rp 12,65 M. Saat ini progres di lapangan sudah 51,9 persen dengan pelaksanaan pembangunan berupa struktur atas, rangka struktur dan struktur bawah bangunan. Sedangkan pada tahun 2022 mendatang direncanakan pembangunan baru 316 unit dengan anggaran Rp 15,8 M.
“Bagi masyarakat yang terdampak program ini akan mendapatkan hunian sementara dengan total bantuan pembangunan sekitar Rp 50 juta per unit rumah. Lokasi 49 rumah tersebut berada di pinggir sungai dan kami akan berkoordinasi dengan Pemkot Surakarta agar tercipta lingkungan yang nyaman dan asri,” ungkap dia.
Sementara itu, Muhadjir Effendy menyatakan, saat ini pemerintah terus berupaya mengentaskan berbagai kawasan kumuh yang ada baik kawasan perkotaan maupun daerah. Hal itu diperlukan agar warga negara Indonesia bisa merasakan hasil pembangunan dengan baik khususnya di masa pandemi ini. “Masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh dan berpenghasilan rendah tidak hanya membutuhkan bantuan sosial saja, tapi mereka butuh tempat tinggal yang layak,” tegasnya.
Dikatakan Muhadjir, kegiatan pengentasan kawasan kumuh di Kota Surakarta akan menjadi proyek percontohan bagi daerah lain yang juga memiliki kawasan kumuh. Untuk itu, pihaknya akan mengkoordinasikan berbagai program dari Kementerian/Lembaga yang ada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Walikota Surakarta Gibran Rakabuming mengucapkan terimakasih atas perhatian dari pemerintah pusat atas berbagai program pembangunan untuk masyarakat Kota Surakarta. Pihaknya juga siap memberikan pendampingan baik penyaluran dana APBD maupun pendataan kawasan sehingga bantuannya bisa tepat sasaran.
