Propertynbank.com – Upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau terus diperkuat oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Setelah sebelumnya menutup tahun 2025 dengan penandatanganan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bersama bank penyalur, kini BP Tapera kembali melangkah lebih jauh melalui kerja sama strategis lintas sektor.
Bertempat di Kantor BP Tapera, Menara Mandiri 2, Jakarta Selatan, pada Rabu (22/04), dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara tripartit antara BP Tapera, Kementerian/Lembaga, serta bank penyalur FLPP. Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi memperluas jangkauan program pembiayaan perumahan bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung kepemilikan hunian pertama.
Sejumlah institusi pemerintah turut terlibat dalam kerja sama ini, di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), serta Kementerian PANRB. Dari sektor perbankan, dukungan datang dari Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Nasional, Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia sebagai mitra penyalur FLPP.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat pembiayaan perumahan melalui skema KPR Sejahtera FLPP. “Program ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak sekaligus terjangkau, sejalan dengan target besar pemerintah dalam Program Tiga Juta Rumah,” ujarnya.
Menurut Heru, capaian penyaluran FLPP sepanjang 2025 menjadi tonggak penting, bahkan mencatatkan rekor tertinggi sejak program ini berjalan pada 2010. Hal ini mencerminkan tingginya kebutuhan sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap skema pembiayaan tersebut.
Menariknya, penerima manfaat FLPP kini semakin beragam, mencakup berbagai profesi dari sektor informal hingga kelompok rentan. Mulai dari pengemudi ojek, asisten rumah tangga, pedagang kecil, petani, hingga penyandang disabilitas dan tunanetra, seluruhnya menjadi bagian dari upaya pemerataan akses hunian.
Dalam konteks kebutuhan perumahan di kawasan perkotaan, BP Tapera juga menyoroti pentingnya pengembangan hunian vertikal sebagai solusi alternatif. Skema ini dinilai relevan untuk masyarakat berpenghasilan menengah yang belum memiliki rumah pertama, terutama di tengah keterbatasan lahan di kota-kota besar.
Optimistis BP Tapera
Data internal BP Tapera menunjukkan tingginya permintaan hunian sepanjang 2025. Oleh karena itu, pada 2026 pemerintah kembali menetapkan kuota FLPP sebesar 350 ribu unit rumah guna menjawab kebutuhan tersebut. Heru menekankan bahwa selain mendorong sisi permintaan, peningkatan pasokan hunian juga menjadi fokus penting ke depan.
Kerja sama tripartit ini sendiri merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya. Fokus utamanya adalah mendorong kepemilikan rumah pertama bagi pegawai di lingkungan Kementerian dan Lembaga, termasuk melalui intensifikasi sosialisasi program FLPP.
Kolaborasi antara pemerintah, sektor perbankan, dan institusi negara ini mencerminkan sinergi yang semakin solid dalam mendukung penyediaan perumahan nasional. Hingga 22 April 2026, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 53.184 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp6,61 triliun.
“Dengan langkah kolaboratif yang terus diperluas, BP Tapera optimistis program FLPP akan semakin menjangkau masyarakat luas dan menjadi pilar penting dalam mewujudkan kepemilikan hunian pertama di Indonesia,” tutup Heru.
