Property & Bank

Realisasi Investasi Properti Peringkat 1, Di Lapangan Masih Banyak Kendala

Realisasi Investasi Properti
Kota Jakarta

Propertynbank.com – Realisasi investasi properti terus membaik. Oleh karena itu, Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia) berharap, pasar industri properti tahun 2022 akan lebih cerah dan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2021 dan 2020 lalu.

Optimisme tersebut sejalan dengan Data Peringkat Realisasi Investasi Tahun 2021, bahwa sektor yang dikeluarkan Deputi PIPM Kementerian Investasi/BKPM, sektor properti atau perumahan menduduki peringkat 1 dengan realisasi investasi tahun 2021, yaitu sebesar Rp. 85,49 triliun atau 19,1 % dari total investasi PMDN Rp. 447 Triliun.

Sekretaris Jenderal DPP Apersi Daniel Djumali mengatakan, selain investasi yang besar ini atau peringkat 1 realisasi investasi 2021, sektor properti juga menyerap jutaan tenaga kerja langsung, yang sangat berguna dimasa pandemi Covid-19 ini.

Sektor properti, kata Daniel Djumali, mempunyai multiflier efek, dimana didalamnya ada 174 sektor industri ikutan properti seperti semen, batu, besi, alluminium, genteng, kabel, lampu, cat, hingga TV, AC, kulkas, dan furniture, yang juga menyerap jutaan tenaga kerja.

“Namun, kinerja industri properti yang baik dan lebih cerah ditahun 2022 ini mengalami kendala dan hambatan sehingga dapat mengganggu pembangunan rumah bagi masyarakar berpenghasilan rendah (MBR), yang sangat membutuhkan hunian terjangkau,” jelas Daniel.

Dikatakan Daniel, saat ini masalah PBG (Perijinan Bangunan Gedung), sebagai ganti IMB, sejak 2 Agustus 2021 hingga kini belum berjalan atau masih belum ada Perda nya, hampir semua di kabupaten atau kota. Sehingga sangat mengganggu dan menghambat pembangunan rumah, baik bagi MBR maupun milenial.

“Begitu juga dengan rumah komersial, baik perumahan baru maupun perumahan lama yang belum terbit PBG sebagai ganti IMB. Bila PBG (pengganti IMB) tertunda 6 bulan, atau separuh program Sejuta Rumah Pemerintah, maka terjadi idle investasi lebih dari Rp. 60 – 80 Triliun,” ujar Daniel dengan tegas.

Oleh karena itu, sambung Daneil, dengan terbitnya Surat Edaran Bersama 4 Menteri (Dalam Negeri, Keuangan, PUPR dan Investasi/BKPM) tertanggal 25 Februari 2022, maka percepatan terbitnya PBG pemerintah daerah dengan memakai Perda Retribusi IMB sangat diperlukan sekali.

“Hal ini untuk mengejar ketertinggalan waktu terbuang 6-7 bulan, juga untuk menghindari idle investasi di sektor properti yang terbukti menjadi peringkat 1 realisasi investasi pada tahun 2021. Ini juga akan berdampak pada perekonomian nasional dan terganggunya penyerapan jutaan tenaga kerja baik langsung maupun jutaan tenaga kerja yang terserap dalam industri ikutan atau multiflier efeknya,” tutur Daniel.

Realisasi Investasi Properti Baik, Apersi Masih Keluhkan Masalah Perijinan

Lebih lanjut dijelaskan Daniel, perijinan lainnya juga ikut mengganggu sektor properti yakni masih banyak Kabupaten dan Kota yang belum bisa menerbitkan perijinan baru, sehingga menghambat  investasi. Dirinya mengakui OSS tujuannya sangat bagus, mulia dan effisien, karena menghemat waktu dan biaya.

Realisasi Investasi Properti
Sekretaris Jenderal APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia) Daniel Djumali

“Terutama bagi investasi guna pertumbuhan roda perekonomian maupun menyerap jutaan tenaga kerja, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan negara saat ini. Oleh karena itu diperlukan terobosan dan rileksasi serta koordinasi yang jitu guna mengurai kebuntuan masalah Perijinan ini,” ungkap Daniel.

Maka dari itu, imbuh Daniel, diperlukan percepatan dan rileksasi regulasi peraturan, perijinan, prosedure perbankan dan harga tanah serta rileksasi kemudahan dan percepatan realisasi KPR khususnya bagi MBR dan Millenials serta realestate, merupakan kendala bagi pengembang properti untuk membangun lebih banyak rumah hunian, yang dibutuhkan untuk mengurangi angka Backlog sektor perumahan.

“Selanjutnya adalah tidak ada penyesuaian harga setelah lebih dua tahun ini yakni 2020 dan 2021. Sementara kenaikan harga bahan bangunan seperti besi beton terus terjadi. Oleh karena itu diperlukan adanya penyesuaian harga jual rumah subsidi bagi MBR dan skema khusus dengan harga dan suku bunga khusus bagi kalangan millenial,” pungkas Daniel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *