Friday , 20 September 2019
Home / Daerah / Tahun 2018 Lalu, 11.327 Unit Rumah Tak Layak Huni di Sumbar di Bedah

Tahun 2018 Lalu, 11.327 Unit Rumah Tak Layak Huni di Sumbar di Bedah

Aktifitas tukang yang sedang mengerjakan bedah rumah

BERITA PROPERTI – Pemerintah terus berupaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia, salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan istilah bedah rumah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Secara nasional dalam kurun 4 tahun (2015-2018), program BSPS telah meningkatkan menjadi rumah layak huni sebanyak 494.169 unit.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, program BSPS salah satunya dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2018, Kementerian PUPR telah menyalurkan BSPS untuk 11.327 unit rumah tidak layak huni.

Dikatakan Khalawi, bantuan tersebut tersebar di 16 Kabupaten/Kota, 106 Kecamatan dan 274 desa/nagari. “Sementara di Kecamatan Lintau Buo Utara sebanyak 203 unit yang tersebar di Nagari Tanjung Bonai 123 unit, Batu Bulek 22 unit, Balai Tangah 20 unit, Tepi Selo 14 unit dan Lubuk Jantan 24 unit,” kata Khalawi saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi program BSPS di Nagari Tanjung Bonai, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat beberapa waktu lalu.

BACA JUGA :   Cowell Bukukan Penjualan Rp 583,30 Miliar Tahun 2015

Selanjutnya pada tahun 2019 ini, tambah Khalawi, Kementerian PUPR menargetkan sebanyak 7.000 unit rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Barat akan diperbaiki melalui program BSPS. Bantuan tersebut tersebar di 14 Kabupaten/Kota, 75 Kecamatan dan 263 desa/nagari.

Pada kunjungan kerja tersebut, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid hadir mendampingi Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Mufidah Jusuf Kalla saat berkunjung ke kampung halamannya di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Mufidah Jusuf Kalla mengatakan sangat mengapresiasi program BSPS ini karena dinilai mampu mendorong masyarakat untuk bergotong royong dalam rangka menciptakan rumah yang layak dan nyaman.

Menurut Khalawi, program BSPS di Provinsi Sumbar tersebut merupakan bagian dari program nasional BSPS di tahun 2019, yang ditargetkan secara nasional dapat menjangkau sebanyak 206.500 unit rumah tidak layak huni melalui dua kegiatan yakni peningkatan kualitas rumah sebanyak 198.500 unit dan pembangunan baru 8.000 unit. Total anggaran program rumah swadaya dalam APBN 2019 sendiri sebesar Rp 4,28 triliun.

BACA JUGA :   Anggaran Rp 9,7 T, Khalawi : Harus Tepat Guna

Khalawi mengatakan dalam program BSPS pemerintah memang tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, namun berupa bahan bangunan. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk kelompok untuk memperbaiki atau membangun rumah secara gotong royong. “Nantinya tukang yang mengerjakan juga bisa diberikan upah jika memang diperlukan. Dengan demikian mereka tidak terbebani untuk mengeluarkan biaya untuk upah kerja tukang,” terangnya.

Pemberian BSPS dilakukan berdasarkan readiness criteria yang diusulkan dari Bupati/ Walikota dan  Kementerian/Lembaga. Usulan dilengkapi data jumlah rumah dan lokasi RTLH yang ada di desa/kelurahan. Jumlah data yang diusulkan minimal 20 unit per desa/ kelurahan dan legalitas tanah calon penerima bantuan tidak dalam sengketa dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

BACA JUGA :   Bank BTN Siapkan KPR Untuk TKI

Dalam kunjungan tersebut, Khalawi beserta Mufidah Jusuf Kalla juga melihat lokasi Sentra Industri Tenun di Nagari Tigo Jangko, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yang menjadi sentra tenun terbesar di Indonesia. Pada lokasi tersebut, Kementerian PUPR juga membangun Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk para peserta pelatihan tenun dengan 35 kamar.

Pembangunan Rusun ini dibiayai dana APBN tahun Anggaran 2017 dan dilaksanakan dalam waktu 6 bulan. Rusun ini terdiri dari tower 3 lantai dengan jumlah 35 unit termasuk 2 unit difable dan tersedia ruang serbaguna. Rusun dapat ditempati sebanyak 70 orang. Penyediaan hunian layak ini merupakan dukungan Kementerian PUPR bagi pelestarian budaya tenun di Indonesia.

Pembangunannya dikerjakan oleh Kontraktor PT. Adhitama Royal Kontruksi dengan nilai kontrak Rp 9,4 miliar dan pengadaan meubelair dilakukan oleh PT. Anugerah Multikont Mandiri senilai Rp 449 juta.

Check Also

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Sah, Anggaran PUPR Di 2020 Sebesar Rp 120,21 T, Khusus Perumahan Rp 8,48 T

EKONOMI – Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2020 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit Edisi Terbaru

Majalah Property&Bank
Edisi. 163

Pesan Sekarang!
close-link