PROPERTI-Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertekad akan 0 persen kawasan kumuh hingga 2019. Hingga saat ini, permasalahan yang mengemuka mengenai kawasan kumuh, seakan menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai bagi pemerintah.
“Fokus pemerintah bukan hanya menghilangkan kawasan kumuh, tapi juga upaya pencegahan supaya tidak tumbuh kawasan lain. Selain itu, supaya kawasan kumuh tidak menjalar, pemerintah juga mengupayakan untuk mengurangi kesenjangan dengan cara menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono pada National Urban Forum di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.
Melakukan penanganan terhadap kawasan kumuh harus dimulai dengan mengidentifikasi titik kawasan kumuh di masing-masing kota sesuai dengan ketentuan dalam UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta konfirmasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui SKK Kumuh.
Program 2015, Kementerian PU-Pera akan melakukan penanganan kawasan kumuh secara terpadu antar sektor. Kementerian ini telah melakukan komitmen dengan beberapa Pemerintah Kota/Kabupaten untuk sama-sama bekerja mengatasi permasalan kumuh.
