PROPERTI – Bertempat di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, hari ini Selasa (18/5) dicanangkan Gerakan Bangun Rumah Subsidi Berkualitas.
Kegiatan yang merupakan upaya Kementerian PUPR dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu, juga sekaligus membuka Pelatihan 3000 Tenaga Kerja Manajemen Konstruksi bagi Pengembang.
Dalam sambutannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pelatihan tenaga kerja manajemen konstruksi yang akan diikuti lebih kurang 3000 peserta di seluruh Indonesia ini baru sebagian dari banyaknya minat masyarakat yang ingin mengikutinya.
Dikatakan Menteri PUPR, faktor Sumber Daya Manusia (SDM) masih memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan rumah berkualitas disamping penggunaan teknologi informasi. Program perumahan ini, kata dia, masih tetap menjadi prioritas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
[irp]
“Meskipun adanya refocusing anggaran saat pandemi COVID -19, subsidi perumahan tetap ditingkatkan demi mempercepat pemenuhan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia,” kata dia.
Gerakan tersebut, sambung Basuki, diwujudkan melalui bantuan pembiayaan perumahan oleh Pusat Pengelolaan dan Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), Kementerian PUPR. Bantuan tersebut meliputi, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
“Kami berharap gerakan ini dapat menggairahkan iklim usaha industri perumahan selain konstruksi itu sendiri. Persespi rumah subsidi yang berkualitas rendah harus dihilangkan. Saat ini rumah subsidi harus menjadi rumah yang berkualitas dan layak huni. Bukan saja bangunannya tetapi juga lingkungannya.” Tegasnya.
Selain itu, imbuhnya, penggunaan aplikasi Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPeTruk) juga turut mempermudah proses pembangunan rumah susbsidi. Dengan aplikasi ini baik pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memastikan setiap proses konstruksi berjalan secara akuntabel dan transparan.
[irp]
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PPDPP Arief Sabaruddin mengatakan, gerakan ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemerintah untuk masyarakat terutama dalam bentuk rumah bersubsidi. Sedangkan pelatihan tenaga kerja ini akan dilaksanakan secara daring melalui 3 batch mengingat situasi pandemi sekarang.
“Kami menggunakan pelatihan reguler dengan modul eksisting dari bina konstruksi dan ditambahkan modul aplikasi berbasis IT untuk pelatihannya,” tutur Arief. Pelatihan, kata dia, tidak dipungut biaya dan meskipun pelatihan dilaksanakan secara daring, materi yang diterima peserta akan sama layaknya pelatihan reguler.
Penandatanganan dan pembacaan komitmen bersama dilakukan oleh 21 ketua asosiasi pengembang perumahan yaitu, REI (Real Estate Indonesia), APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia), HIMPERRA (Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat), APERNAS (Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional), PI (Pengembang Indonesia), ASPRUMNAS (Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional), PIN (Asosiasi Properti Indonesia), APERSI Bersatu, PERWIRANUSA (Perkumpulan Wirausahawan Rumah Rakyat Nusantara), ASPERI (Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia).
[irp]
Lalu, APPERNAS Jaya, ASPRIN (Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia), APPERINDO (Asosiasi Pengusaha Perumahan Indonesia), PARSINDO (Perkumpulan Pengembang Realestat Indonesia), PERPESMA (Asosiasi Perkumpulan Pengembang Sukses Bersama), APPEPI (Asosiasi Penyiapan dan Penyediaan Papan Indonesia), DEPRINDO (Developer Properti Indonesia), AP2ERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia), APSI (Asosiasi Properti Syariah Indonesia), Perkumpulan APERSI, dan (Perumnas) Perumahan Nasional.
