BERITA PROPERTI – Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, anggaran dari pemerintah untuk direktorat jenderal yang ia pimpin pada tahun ini sekitar Rp 9,7 Triliun. Khalawi berharap agar anggaran tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk pembangunan rumah rakyat.
“Anggaran tersebut sebisa mungkin harus dapat digunakan untuk membangun sejumlah program penyediaan perumahan seperti pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus dan penyaluran bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk rumah bersubsidi yang dibangun oleh para pengembang,” ujar Khalawi saat Pelantikan Pejabat Perbendaharaan Satker di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (10/1) dalam keterangan resmi.
Terkait dengan hal tersebut, Khalawi menegaskan kepada pejabat yang dilantik untuk melaksanakan tugas dengan cepat dan berkualitas. Pasalnya, masyarakat yang membutuhkan hunian layak huni masih cukup banyak. Oleh karena itu pembangunan rumah yang dilaksanakan harus cepat dan berkualitas untuk mendukung Program Satu Juta Rumah di Indonesia.
Pelantikan sebanyak 120 pejabat itu diharapkan dapat mendorong pencapaian target pembangunan satu juta rumah di daerah pada tahun 2018. Para pejabat yang dilantik tersebut akan bertugas di pusat maupun di seluruh provinsi di Indonesia untuk melakukan pembangunan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Program Satu Juta Rumah bagi masyarakat.
Para pejabat yang dilantik, imbuh Khalawi, dipilih berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Mereka akan menjadi tulang punggung serta perwakilan Kementerian PUPR di daerah dalam menjalankan Program Satu Juta Rumah.
