BERITA PROPERTI – Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta terpilih menyebutkan bahwa Jakarta ke depan akan dibangun dengan pendekatan kerja sama yang baik antara pemerintah dan non pemerintah baik itu swasta maupun masyarakat sipil.
“Ke depan saya ingin serius ajak REI Jakarta kolaborasi membangun Kota Jakarta dengan membuat inovasi penyediaan hunian yang terjangkau untuk posisi menengah bawah, sehingga Jakarta bisa memberikan perasaan home to every one,” ujar Anies Baswedan di depan peserta Musyawarah Daerah (Musda) REI DKI Jakarta ke-9 di Hotel Luwansa, Jakarta (23/8).
Masalah hunian lanjut Anies adalah isu yang sangat penting di Jakarta. Jika tidak bisa memberikan solusi akan menunggu munculnya masalah besar pada bidang sosial, politik dan ekonomi. Jika soal hunian bisa dibereskan di Jakarta maka sebagian besar pekerjaan rumah itu lunas.
“Karena itu ke depan Kami ingin pola kerja sama gerakan. Kerja sama dengan dunia usaha, kolaborasi. Tantangannya adalah bagaimana membuat pemerintah mau kolaborasi karena secara natural maunya (menjadi) administrator. Sementara cara ngaturnya (selama ini) belum tentu benar,” ucapnya.
Anis meminta REI DKI memberikan masukan lengkap kepada Pemprov.DKI Jakarta tentang terobosan-terobosan REI untuk kebijakan publik. Apa hal baik yang sudah berjalan dengan baik untuk diteruskan. Hal yang sedang berjalan namun perlu di revisi dan hal yang harus dihentikan.
Amran Nukman, Ketua DPD REI DKI Jakarta yang kembali terpilih memimpin DPD REI DKI Jakarta (2017-2019) menyambut baik rencana pemerintah propinsi DKI Jakarta yang ingin berkolaborasi dengan melibatkan REI dalam memecahkan persoalan perumahan di DKI Jakarta.
Menurutnya sudah tepat bahwa dalam menjalankan program perumahan melibatkan pengembang melalui DPD REI DKI Jakarta. “Asosiasi nanti yang akan melakukan koordinasi dalam lingkungan antar pengembang. Jadi sudah tepat, kerjasamanya lewat asosiasi,” ucapnya.
REI lanjut Amran berharap Pemrov. DKI Jakarta dalam menjalankan program perumahannya mendorong kemudahan investasi. “Kepastian jangka waktu perizinan adalah hal yang sangat penting bagi pelaku bisnis properti karena juga menyangkut janji pengembang kepada konsumen tentang serah terima. Jika perizinan waktunya sulit diprediksi, tentu mengganggu,” ungkap Amran.
Badan Pelayanan Satu Pintu Pemprov DKI Jakarta, harapnya bisa lebih meningkatkan pelayanan publik di bidang perijinan dengan menyerderhanakan semua jenis perijinan, memangkas simpul-simpul birokrasi dan prosedur menjadi lebih sederhana, efisien dan tepat waktu.
REI DKI Jakarta mengusulkan agar Badan Pelayanan Satu Pintu pemrov. DKI Jakarta meningkatkan pelayanan publiknya dengan penempatan SDM yang berkompeten dan adanya kordinasi yang lebih baik dengan Dinas-Dinas terkait (SKPD).
Selain itu tidak terjadi tumpang tindih dalam proses penanganan perijinan. “Dalam hal kebutuhan SDM, REI DKI Jakarta Siap membantu/koordinasi, tentu dengan justifikasi resmi dari Pemrov. DKI Jakarta,” ujarnya.
