Propertynbank.com – Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah menegaskan, sudah hampir 6 bulan digaungkan, Program 3 Juta Rumah hingga kini dinilai belum terlihat arahnya. “Kami masih menunggu blueprint Program 3 Juta Rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” tegas Junaidi dalam acara Silatnas Apersi yang digelar di Jakarta, Senin (21/4/2025).
Junaidi menambahkan, untuk itu Apersi berharap, program 3 juta rumah segera ada blueprint dan sehingga pihaknya bisa jalan mengikuti blueprintnya dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jangan sampai program Presiden yang baik ini, kata dia, tapi di lapangan tidak bisa dijalankan.
Sejauh ini, ujar Junaidi, Apersi selalu mendukung program pemerintah, tapi tetap prinsipnya sering mengingatkan, dan sikap kritis tetap jalan. Menurut dia, Silatnas ini pun digelar untuk menggali isu-isu terkini terkait industri properti, terutama bagaimana stakeholder yang diundang agar memberikan data faktual yang saat ini ditunggu-tunggu oleh para pengembang.
“Jadi bagaimana target program 3 juta rumah ini, kolaborasinya seperti apa. Jadi isu-isu terkini kami diskusikan dengan para mitra. Poinnya adalah bagaimana program 3 juta rumah ini bisa berjalan dengan baik, jangan sampai program yang sudah baik ini ada pihak-pihak yang kurang mendukung,” terang Junaidi. DPP Apersi dan 26 DPD, tegas Junaidi, siap mendukung dan memberikan yang terbaik dalam pembangunan rumah bagi rakyat.
Apersi Usul Harga Rumah Subsidi
Lebih lanjut Junaidi mengatakan, Apersi mengusulkan harga rumah subsidi dimaksimalkan menjadi Rp 250 juta. Junaidi beralasan, jika rumah subsidi ingin dekat dengan pusat kota, maka bukan masyarakat dengan penghasilan Rp 6 juta yang bisa menikmatinya. Sejauh ini, Apersi sudah mengusulkan harga rumah subsidi dimaksimkan menjadi Rp 250 juta dan pasar yang mengatur.
Baca Juga : Bahas Program 3 Juta Rumah, Menteri PKP Temui CEO Standar Chartered di Qatar
“Karena kalau rumah mahal enggak mungkin dekat kota, enggak mungkin juga rumah mahal subsidi yang dibawah Rp 6 juta yang nikmatin. Namun demikian, kami meminta agar pemerintah bisa mendata kuota rumah subsidi bagi masyarakat yang berpenghasilan Rp 12 juta bagi lajang, serta Rp 14 juta bagi yang sudah menikah,” tegas Junaidi.
Sehingga, sambungnya, proporsi bagi masyarakat dengan penghasilan tersebut diusulkan sebesar 30 persen, dan 70 persen untuk masyarakat dengan penghasilan dibawah Rp 7 juta-Rp 8 juta. “Masyarakat yang dibawah jangan sampai malah kesedot subsidinya ke atas, kita harus jaga itu,” ungkap Junaidi didamping Sekjend Apersi Deddy Indrasetiawan.
Sebelumnya diketahui bahwa batas maksimal penghasilan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berhak menerima rumah subsidi ditetapkan lebih rendah yakni Rp 8 juta, mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No 242/KPTS/M/2020.
Saat ini di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), batas maksimal penghasilan untuk mendapatkan rumah subsidi telah dinaikkan menjadi Rp 12 juta per bulan untuk individu lajang dan Rp 14 juta per bulan untuk yang sudah berkeluarga.
Come To Papa
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta pengembang anggota Apersi untuk menyampaikan berbagai masalah perumahan yang dihadapi di lapangan ke Kementerian PKP. Adanya saran, masukan, kritik dan dukungan terhadap pelaksanaan Pembangunan perumahan tentunya menjadi salah satu hal penting dalam Program 3 Juta Rumah.
Baca Juga : Program 3 Juta Rumah Tanpa Arah, Pengembang Minta Dialog Dengan Presiden
“Kita sama-sama mau membela kepentingan pengembang dan rakyat. Perbedaan pendapat itu bagian dari demokrasi. Saya tentu masih banyak kekurangan karena yang sempurna hanya Tuhan,” ujar Maruarar Sirait. Dia juga meminta para pengembang Apersi untuk menjadi pengembang yang bertanggung jawab dan tetap memberikan hasil pembangunan yang terbaik untuk rakyat di bidang perumahan.
Maruarar mengaku telah menerima masukan dari Apersi yang menyatakan bahwa masih banyak proses pengurusan BPHTB dan PBG di daerah yang belum berjalan dengan baik di daerah. Untuk itu, Menteri PKP juga akan segera berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri agar masukan tersebut bisa segera diselesaikan dengan baik di lapangan.
“Saya sebagai Menteri PKP tetap mendoakan yang terbaik bagi pengembang Apersi usahanya tambah maju dan sukses. Mari kita bangun rumah rakyat tanpa basa basi, silakan sampaikan masalah yang ada ke saya. Kalau ada masalah come to papa supaya bisa kita cari solusi bersama,” tandasnya.
Selain itu, Menteri PKP juga mengajak para pengembang wanita di Apersi untuk lebih bersemangat membangun rumah rakyat seperti semangat Raden Ajeng Kartini, yang mampu membangun hunian layak dan terjangkau serta berkualitas sehingga rakyat bisa menghuni dan memiliki rumah layak huni bersama keluarganya. Menurut dia, saat ini banyak wanita hebat yang menjadi pengembang perumahan termasuk menjadi anggota Apersi yang telah bekerja keras untuk mewujudkan hunian bagi rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, semangat Kartini untuk tetap berjuang mengisi kemerdekaan melalui pembangunan rumah layak huni dan berkualitas. “Terimakasih kepada para Wanita pengembang APERSI yang telah membangun rumah rakyat,” pungkasnya.
