Program 3 Juta Rumah Tanpa Arah, Pengembang Minta Dialog Dengan Presiden

Propertynbank.com – Saat pertama kali pemerintah mengumumkan Program 3 juta Rumah, pengembang perumahan menyambut dengan suka cita, karena berharap program ini bisa menjadi pendorong utama sektor perumahan. Namun, hingga tiga bulan lebih program tersebut diluncurkan, salah satu program unggulan Prabowo – Gibran tersebut belum terlihat progres yang signifikan.

Padahal, jika program ini bisa berjalan dengan baik, maka sangat sejalan dengan data yang menyebutkan bahwa sektor perumahan memberi kontribusi besar kepada perekonomian nasional, menyumbang pada PDB nasional sebesar 14%, berkontribusi terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 9%, pendapatan asli daerah (PAD) antara 35-55%.

Selain mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14-17 juta orang, melalui sektor ini Presiden Prabowo Subianto berharap bisa berperan dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 8%, serta menekan stunting.

Lebih dari itu, sektor ini juga memiliki keterkaitan dengan hampir 185 industri lainnya di sektor riil, sehingga membawa dampak besar bagi bergeraknya perekonomian. Dengan kontribusi tersebut, sektor properti patut disebut sebagai salah satu tulang punggung (backbone) pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tahun ini ditargetkan mencapai 8 persen.

Data ini diperkuat dengan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Manajemen Universitas Indonesia (LM UI) yang menyebutkan, setiap investasi properti sebesar Rp112 triliun atau setara dengan US$7 miliar dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56% terhadap perekonomian nasional. Dimana setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp120 triliun-Rp135 triliun.

“Kami selaku pengembang sejak awal menyambut gembira dan mendukung Program 3 juta rumah. Program yang mulia dan positif ini merupakan bukti bahwa pemerintah baru ini menyadari bahwa sektor properti termasuk perumahan merupakan sektor yang mampu mendorong perekonomian negara dan menekan kemiskinan,” ujar Ketua Umum DPP REI Joko Suranto, dalam jumpa pers sejumlah ketua-ketua asosiasi pengembang properti, di Jakarta, Selasa (19/2).

Dikatakan Joko Suranto, pengembang dari sebelum adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), telah banyak terlibat dengan Satgas Perumahan, dimana selama beberapa bulan satgas sudah banyak mendengarkan dan belanja masalah agar nantinya pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang dibutuhkan pasar, masyarakat dan pelaku usaha agar bisa memberi manfaat kepada masyarakat terutama dalam menekan kemiskinan hingga ke pedesaan.

Namun, kata Joko Suranto, ketika Kementerian PKP ini sudah terbentuk, selama 3 bulan berinteraksi dan beberapa kali bertemu untuk memberikan masukan dan harapan pasar dan masyarakat, pada akhirnya harapan adanya kementerian ini dapat membuat kebijakan yang membuat situasi pasar lebih kondusif, ternyata tidak terwujud.

“Justru yang muncul, adalah kegaduhan- kegaduhan yang tidak perlu. Diantaranya isu pemerintah bangun rumah gratis, rencana penurunan harga rumah subsidi, penggunaan tanah sitaan koruptor untuk pembangunan rumah, rencana pembentukan central purchasing perumahan, pernyataan ada menaikkan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) menjadi 800.000 unit, munculnya stigmatisasi developer nakal, serta mengundang advokat untuk mengadvokasi kepada developer,” tegas Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah.

rumah tapera, program 3 juta rumah — Deretan rumah sederhana

Alih-alih merumuskan kebijakan yang dapat memacu pembangunan rumah rakyat dan menyusun peta jalan (road map) perumahan, sambung Junaidi, Kementerian PKP justru lebih memilih memicu ketidaknyaman pasar dan kegaduhan yang sangat kontraproduktif. Ini semua mengancam tercapainya target pembangunan 3 juta rumah sesuai instruksi Presiden Prabowo.

“Kondisi tersebut mengakibatkan pengembang merasa tidak mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari pemerintah. Selain itu pengembang merasa khawatir akan masa depan usaha mereka termasuk masa depan para tenaga kerjanya, dan juga merasa tidak adanya kepastian usaha di sektor perumahan,” ungkap Junaidi.

Ketua Umum DPP HIMPERRA Ari Tri Priyono menambahkan, salah satu program pemerintah yang paling realistis dan dapat diandalkan (reliabel) dalam mengatasi kemiskinan dan efektif mengurangi backlog perumahan adalah FLPP. Yang mendapatkan fasilitas FLPP adalah perbankan dan yang menikmati adalah masyarakat.

“Sebagai sebuah produk pembiayaan, FLPP ini diterima masyarakat karena menjadi stimulus yang meringan mereka seperti bunga KPR tetap (fix rate) hingga akhir tenor kredit dan uang muka yang terjangkau,” jelas Ari.

FLPP, kata Ari, juga telah terbukti bisa mendorong pertumbuhan nasional. Terbukti, kredit bermasalahnya (non performing loan/NPL) hanya 1 persen atau sangat rendah sekali.

“Oleh karena itu, pengembang meminta agar FLPP yg sudah berjalan baik dan hanya memiliki kredit yang bermasalah sebesar 1 persen jangan dijadikan sebuah cara untuk mencari isu-isu yang tidak produktif dan terkesan mengaburkan kenyataan bahwa saat ini program FLPP belum dijalankan, skema pembiayaan belum diputuskan, apalagi road maps/blue print termasuk rencana kerja program 3 juta rumah juga belum ada hingga saat ini,” tutur Ketua Umum DPP Appernas Jaya Dr. Andriliwan Muhammad yang akrab disapa Andre Bangsawan.

Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian PKP, kata Andre, sebaiknya melakukan komunikasi dengan pengembang, khususnya asosiasi jika ada hal-hal urgent sehingga tidak membuat kisruh di tengah masyarakat. Dia menyoroti bagaimana dampaknya di lapangan ketika ada ungkapan pengembang nakal atau rumah subsidi bermasalah.

Sementara itu, Ketua Asprumnas M. Syawali berpendapat, program 3 juta rumah merupakan langkap tepat pemerintah dalam mengentas kemiskinan. Oleh karena itu, kata dia, pengembang akan terus mendukung agar program ini bisa berjalan dengan baik. “Maka kami berharap agar pemerintah bisa terus berkomunikasi dengan pengembang, untuk mencari jalan keluar jika ada masalah, bukan malah menimbulkan masalah,” tegasnya

Sikap Pengembang

Dalam pertemuan ketua-ketua asosiasi tersebut, maka disepakati untuk mengambil sikap sebagai berikut :

Pertama, mendorong FLPP untuk segera berjalan, dan sudah berulang kali dilakukan pembahasan tetapi sampai saat ini belum diputuskan. Untuk itu pengembang mendorong adanya alternatif pembiayaan atas produksi rumah dengan harga setara rumah subsidi. Saat ini beberapa bank sudah menunjukkan komitmen untuk membuat formula produk dan skema pembiayaannya.

Kedua, pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo Subianto berkenan menyampaikan kepada para pelaku usaha terkait program 3 juta rumah, dan apa menjadi pandangan kepala negara terhadap program besar tersebut. Pengembang memohon ada ruang dialog antara asosiasi pengembang dan Presiden Prabowo Subianto.

Ketiga, pengembang perumahan akan menyelesaikan proyek FLPP yang sedang berjalan, dan selanjutnya menunggu arahan Presiden Prabowo atau Ketua Satgas Perumahan atas keberlanjutan program 3 juta rumah dan FLPP.

Keempat, mendesak pemerintah agar membuat iklim dan suasana kebersamaan yang kompak, tanpa menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia butuh persatuan dalam melakukan pembangunan.