Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga pemerintah non-departemen, ternyata setiap tahunnya membagikan 1 juta sertifikat tanah gratis ke warga Indonesia. Pemberian sertifikasi tanah ini diharap bisa membantu masyarakat untuk membuat lapangan pekerjaan di atas tanah tersebut.
“Kami memberikan 1 juta bidang tanah ke masyarakat secara gratis. Lalu kami berikan penyuluhan untuk berkebun atau beternak di atas tanah itu. Kami tanya ke masyarakat apa yang mereka ingin tanam atau ternak, kami berikan apa yang masyarakat inginkan,” kata Doddy Imron Cholid, Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan BPN RI di Jakarta, Kamis (26/09/2014).
Menurutnya untuk menata pertanahan Indoesia, keinginan masyarakat dan keinginan pemerintah harus satu. Pemerintah tidak bisa memaksakan keinginan masyarakat untuk membuat apa di lahannya.
“Misal, kalau masyarakat ingin menanam rambutan ya kita berikan bibitnya. Kita juga harus berikan penyuluhan bagaimana cara memberdayakan rambutan, bagaimana cara memupuknya, bagaimana cara menyiangnya,” tambah Doddy.
Untuk pupuk dan perawatannya pasti membutuhkan biaya tambahan. Dengan menyerahkan sertifikat ke Bank, masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dari Bank untuk keberlanjutan perkebunan dan peternakan mereka.
“Kalau sertifikat itu tidak diberdayakan, maka sertifikat itu hanya sebatas kertas di laci saja. Ini disebut Reforma Agraria. Jadi kita berikan tanah dan sertifikatnya ke masyarakat, kita bantu akses ekonominya agar berjalan lancar,” imbuh pria asal Cianjur ini.
Di tahun 2015 BPN berencana bekerja sama dengan Departemen Pertanian dalam urusan bibit unggul. Rencananya adalah pihak Departemen Pertanian akan siapkan bibit, sedangkan BPN akan siapkan sertifikat. Misalnya, BPN memberikan sertifikat di desa A, nanti bibit akan didatangkan ke desa A. Atau kebalikannya, bila Departemen Peternakan lebih dulu kasih bibit ke desa A, maka BPN ikut beri sertifikat ke desa A. Program ini merupakan salah satu cara menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Indonesia yang cukup efektif.
