PROPERTI – Maraknya kasus sengketa lahan yang melibatkan mafia tanah di tanah air, menyita perhatian berbagai kalangan di masyarakat, mulai dari pengusaha hingga pemerintah. Pasalnya, tak sedikit mafia tanah yang melakukan aksi tersebut, merupakan oknum tak bertanggung jawab dari sejumlah lembaga pemerintahan.
Untuk memberantas kegiatan ilegal yang dilakukan oleh mafia tanah, diperlukan kekuatan dari berbagai elemen pemerintah. Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pun turun tangan langsung guna membasmi mafia tanah. Komisi II DPR RI telah menyatakan akan mengawasi pelaksanaan kebijakan sektor pertanahan dengan ketat.
Oleh karena itu, parlemen yang berkantor di kawasan Senayan tersebut telah membentuk tiga Panitia Kerja (Panja) di bidang pertanahan, yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan, khususnya mafia tanah.
Dikutip dari kontan.co.id disebutkan, bahwa ketiga panitia kerja DPR ini meliputi Panja Evaluasi dan Pengukuran Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL); Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan; dan Panja Tata Ruang. Pembentukan Panja ini dilatarbelakangi maraknya pengaduan masyarakat soal sengketa tanah. DPR juga ingin menyelesaikan masalah tanah dengan baik bersama pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya menyatakan sangat mendukung DPR dengan yang membentuk tiga panja di bidang pertanahan. “Kami di Appernas Jaya mendukung penuh adanya Panja ini karena sejak lama mafia tanah di Indonesia yang sangat mengganggu,” ujar Ketua Umum Appernas Jaya, Andre Bangsawan kepada propertynbank.com, Selasa (14/9).
Mafia tanah di Indonesia, sambung Andre, sudah seperti benang kusut yang sulit untuk diselesaikan jika tidak didukung penuh oleh seluruh lembaga pemerintah dan lapisan masyarakat. Hal ini, kata dia, karena mafia tanah seolah mendapat perlindungan dari aparat bahkan ada juga keterlibatan oknum aparat itu sendiri. Andre mencontohkan seperti terbitnya sertipikat ganda, penguasaan tanah oleh preman dan seakan dibiarkan oleh oknum aparat.
“Oleh karena itu, dengan adanya Panja di DPR dan berbagai dukungan dari Kementerian Agraria hingga pihak Kepolisian, maka kami yakin mafia tanah di Indonesia bisa kita basmi bersama. Sehingga, program pemerintah untuk memberikan hunian kepada seluruh masyarakat dapat diwujudkan bersama,” pungkas Andre.
