Propertynbank : Aksi kejahatan mafia tanah telah banyak merugikan masyarakat dan sampai kehilangan hak atas tanah yang dimilikinya.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sendiri dengan tegas memerintahkan jajaran terkait, dalam hal ini kementerian ATR/BPN serta instansi terkait lainnya untuk bersama menumpas habis mafia tanah. Karena kalau dibiarkan akan membahayakan dan merugikan masyarakat awam yang tidak begitu memahami seluk-beluk masalah pertanahan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto menegaskan mafia tanah harus dilawan. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN, Hadi Tjahjanto meluncurkan hotline pengaduan masyarakat untuk melawan mafia tanah.
“Dalam rangka mengubah wajah ATR/BPN menjadi kementerian yang lebih terbuka, responsif, melayani dan menerima kritikan, selain memiliki aplikasi LAPOR bekerja sama dengan MenPAN-RB, pada kesempatan ini saya juga meluncurkan hotline kontak pengaduan masyarakat melalui WhatsApp di 081110680000,” kata Hadi pada saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, (27/7/2022).
Menteri Hadi mengucapkan terima kasih kepada PT Telkom Indonesia atas dukungan dan support untuk mendorong digitalisasi layanan aduan publik ini.
Pelayanan Akhir Pekan
Hotline pengaduan tersebut bakal dikaitkan langsung dengan evaluasi kinerja Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kakantah atau Kepala Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN juga jajarannya.
“Respons dan kemampuan menyelesaikan keluhan masyarakat menjadi KPI (Key Performance Indicators) dalam menentukan promosi, mutasi, rotasi atau bahkan demosi di tubuh ATR/BPN. Kita lahir melayani rakyat, maka kualitas pelayanan adalah indikator keberhasilan utama,” jelas Hadi.
Hadi menuturkan fokus pada satu pertanyaan setelah dirinya dilantik sebagai menteri. Pertanyaan ini yaitu mengenai kepercayaan masyarakat.
Semenjak dilantik sebagai menteri, saya fokus pada pertanyaan, bagaimana rakyat percaya dan menjadi dekat dengan ATR/BPN. Jawabannya BPN harus terus meningkatkan inovasi pelayanan dan responsif terhadap kritik, keluhan dan saran masyarakat,” jelas Hadi Tjahjanto.
Hadi menerbitkan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) dan Pembukaan Loket Prioritas yang dikhususkan untuk pengurus tanah secara langsung, tak diwakili pihak ketiga.
