Friday , October 23 2020
Home / Properti / Apartemen & Perhotelan / Masalah Klasik, Pengembang Di Jakarta Masih Keluhkan Perizinan

Masalah Klasik, Pengembang Di Jakarta Masih Keluhkan Perizinan

DPD REI DKI Jakarta menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda)

BERITA PROPERTI – Mengurus perizinan di Indonesia sangat rumit dan berbelit-belit. Kadangkala, segala cara harus ditempuh si pemohon izin untuk memuluskan keluarnya izin yang perlukan. Itupun, tetap masih membutuhkan proses yang lama dan tentunya juga menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah, slogan birokrasi di Indonesia yang sudah populer.

Begitulah sekelumit keluhan para pengembang properti yang tergabung dalam DPD REI DKI Jakarta. Bahkan keluhan ini juga hampir sama dirasakan oleh seluruh pengembang yang ada di tanah air. Peraturan dari pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempermudah perizinan, ternyata memang belum terlaksana dengan baik.

BACA JUGA :   Patra Land Tumbuh Cepat dan Menjanjikan

Ketua Umum DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman mengatakan, dirinya dan hampir seluruh anggotanya merasakan, bahwa mengurus perizinan masih menjadi kendala utama dalam mengembangkan proyek. Ia mengaku, dalam mengurus satu izin dan satu proyek saja memakan waktu yang sangat panjang.

“Kalau diurutkan mulai dari A sampai Z, pengurusan izin itu bisa mencapai 5.000 hari. Ini benaran terjadi dan dialami oleh anggota kami. Dengan proses yang begitu lama itu, pasti akan mempengaruhi kinerja dan cash flow perusahaan. Kondisi ini akan berdampak kepada pertumbuhan properti dan pergerakan ekonomi pada umumnya,” ujar Amran pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI DKI Jakarta, di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Kamis (22/11).

BACA JUGA :   Becakayu Dongkrak Penjualan Wismaya

Oleh karena itu, sambung Amran, agar tidak menghambat pembangunan properti yang diharapkan menjadi penggerak utama roda ekonomi, dirinya berharap aturan dan perizinan yang ada lebih dipersingkat. Ia dan seluruh anggota REI DKI khususnya, ingin puluhan izin yang ada dicabut agar prosesnya bisa lebih cepat.

“Bukan hanya dimodifikasi, kami harapkan aturan yang menghambat terjadinya percepatan perizinan yang ada bisa dicabut. Harapan pemerintah agar dapat mempersingkat waktu serta efisiensi biaya bisa kita wujudkan bersama. Jadi, slogannya haruslah kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit,” tegas Amran.

BACA JUGA :   Tolaram Group Luncurkan Proyek Pertama Di Indonesia

Meskipun begitu, Amran bersama seluruh anggota REI DKI Jakarta sangat menyambut positif adanya kebijakan perizinan melalui Sistem Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Online Terpadu. Menurutnya, melalui sistem itu, pengembang sangat berharap perizinan bisa lebih mudah.

Rakerda DPD REI DKI Jakarta ini sendiri digelar dengan tema utama Harmonisasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Investasi Properti untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Sejumlah kegiatan dilakukan selama Rakerda seperti prosesi wisuda peserta Real Estate Executive Program, dikusi panel bertema “Implementasi Sistem OSS Terhadap Percepatan Peijinan di DKI Jakarta” dan “Dukungan Perbankan Terhadap Industri Properti” dan Sidang Paripurna.

Check Also

rumah

Evaluasi Penyaluran FLPP, 30 Bank Pelaksana Berkinerja di Atas 70% Dari Target

PEMBIAYAAN – Jelang akhir tahun 2020, Kementerian PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 174

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link