BERITA PROPERTI – Penyelenggaraan FIABCI Global Business Summit 2018 di Nusa Dua, Bali pada tanggal 6-8 Desember 2018 yang merupakan pertama kali diadakan di luar benua Eropa, merupakan salah satu upaya yang dilakukan Realestat Indonesja (REI) mengembangkan industri properti tanah air.
Gelaran yang mengusung tema Affordable Housing and Tourism Development ini juga menjadi moment yang tepat bagi industri properti nasional menuju panggung global, mendorong investasi internasional masuk ke Indonesia untuk mendapatkan modal baru sehingga pertumbuhan sektor-sektor penting perekonomian seperti properti dapat lebih berkembang.
[irp]
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat membuka secara resmi FIABCI Global Business Summit 2018. Dirinya berharap, dengan forum ini Indonesia dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat internasional mengenai penyelenggaraan affordable housing yang melibatkan pihak swasta sebagai solusi penyediaan perumahan bagi MBR di dunia.
“Kita berharap REI dapat terus menunjukkan kiprah yang semakin positif dalam rangka membantu pemerintah dalam pembangunan rumah bagi masyarakat khususnya untuk MBR. Event ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan kemitraan bisnis dan memperluas jaringan bisnis dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Basuki.
[irp]
Lebih lanjut Basuki mengatakan, dalam rangka penyediaan perumahan layak huni yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya MBR, Pemerintah melaksanakan Program Sejuta Rumah (PSR). Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia sesuai dengan amanah UUD 1945.
Sampai saat ini, kata Basuki, masih dijumpai adanya masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah dan masih ada yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH), baik di perkotaan maupun di perdesaan. Oleh karena itu diperlukan upaya sungguhsungguh untuk mengimplementasikan dan memperbaiki konsep dan strategi pelaksanaan Program Sejuta Rumah agar tujuan penyediaan perumahan bagi seluruh masyarakat dapat dipercepat pencapaiannya.
[irp]
Basuki mengungkapkan, beberapa strategi telah dilakukan oleh Pemerintah dalam melaksanakan program Sejuta Rumah yaitu: Pertama, Pemerintah menyediakan Program Bantuan Perumahan yang terdiri atas pembangunan: 1) Rumah Susun Sewa bagi MBR; 2) Rumah Khusus terutama pada kawasan terpencil dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus, serta 3) Rumah Swadaya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) baik peningkatan kualitas maupun pembangunan baru;
Selain itu, Pemerintah memberikan bantuan pembiayaan pembangunan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), pembebasan biaya PPN untuk rumah MBR, serta Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
[irp]
Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan kemudahan perizinan untuk percepatan pembangunan perumahan baik bagi MBR maupun perumahan komersial, antara lain dengan diterbitkannya: Inpres No. 3 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan, Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR, Permen PUPR No. 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Perpres No. 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Keempat, Pemerintah mendorong pengembangan dan penggunaan teknologi terbaru dalam pembangunan perumahan yang lebih efisien, antara lain melalui industrialisasi prefabrikasi seperti RISHA, RUSPIN maupun teknologi precast.
[irp]
“Sejauh ini, capaian Program Satu Juta Rumah dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang meningkat dan pada bulan November tahun 2018 ini telah tercapai 1.041.323 unit rumah, menembus angka satu juta unit rumah untuk pertama kalinya,” kata Basuki.
Capaian tersebut sesungguhnya dapat diperoleh lebih baik, namun terdapat beberapa kendala, antara lain: terbatasnya lahan murah untuk perumahan, masih adanya proses perizinan yang belum mengikuti kebijakan percepatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dan kualitas rumah dan perumahan yang masih perlu ditingkatkan.
“Dengan demikian penyediaan perumahan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat memerlukan kontribusi dan peran dari Pemerintah, pemerintah daerah, parapengembang, perbankan, dan pihak terkait lainnya,” ungkap Basuki.
Oleh karena itu, sambungnya, peran REI sangatlah penting dan diharapkan kedepannya dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam menyediakan perumahan yang layak huni dan berkualitas serta terjangkau oleh MBR.
[irp]
“Selain peningkatan peran stakeholders, kita perlu terus mengupayakan inovasi dan terobosan, antara lain terbentuknya Land Banking System; mendorong inisiatif pembiayaan kreatif seperti micro credit, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, serta kemitraan badan usaha dan partisipasi masyarakat serta mendorong pengembangan perumahan skala besar,” pungkas Basuki.
