Propertynbank.com – Upaya memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus diperkuat melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah. Salah satunya diwujudkan lewat kegiatan Sosialisasi Program KPR Sejahtera FLPP, KUR Perumahan, dan Program Mekaar PNM yang digelar di Gedung Parrona, Lampung Selatan, Kamis (7/5).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Dalam Negeri RI, Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Bank BTN, BP Tapera, Permodalan Nasional Madani (PNM), Sarana Multigriya Finansial (SMF), serta Pemerintah Provinsi Lampung.
Sosialisasi ini mendapat sambutan tinggi dari masyarakat Lampung Selatan, mulai dari kontraktor, pemilik toko bangunan, pengembang perumahan hingga nasabah Program Mekaar PNM. Kehadiran para pelaku usaha tersebut mencerminkan besarnya kebutuhan terhadap akses pembiayaan perumahan dan dukungan penguatan ekonomi masyarakat di daerah.
Sosialisasi KPR Sejahtera FLPP
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma mengatakan, sinergi antarinstansi menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan rakyat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Menurutnya, melalui sosialisasi ini masyarakat dapat memahami berbagai skema pembiayaan yang tersedia, mulai dari Program KPR Sejahtera FLPP, KUR Perumahan, hingga pembiayaan produktif melalui Program Mekaar PNM.
“Kolaborasi ini penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mendukung pengembangan usaha kecil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat di Provinsi Lampung. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah alokasi kuota sebanyak 10.000 unit rumah untuk program bedah rumah pada tahun 2026.
Program tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih sehat dan layak huni, sekaligus mendukung percepatan pengentasan backlog perumahan di daerah.
Sementara itu, tingginya minat masyarakat terhadap pembiayaan perumahan juga tercermin dari capaian Bank BTN dalam kegiatan tersebut. Tercatat, nilai peminatan KUR Perumahan di Provinsi Lampung mencapai Rp268,86 miliar.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan sektor perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil, terus meningkat seiring membaiknya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hunian layak dan akses pembiayaan formal.
BP Tapera berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, serta pelaku usaha dapat terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses terhadap rumah layak huni dan pembiayaan usaha produktif secara berkelanjutan.
