Propertynbank.com – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memegang peranan penting dalam ekosistem perumahan di tanah air. Pasalnya, BP Tapera merupakan pemain utama dalam pengelolaan dana tabungan perumahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian yang layak.
BP Tapera diharapkan mampu menjawab tantangan pemerintah agar ikut membantu menurunkan angka backlog perumahan atau kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan di Indonesia yang masih tinggi. Menurut data, kesenjangan tersebut diperkirakan menyentuh angka 12,7 juta unit. Sementara di satu sisi, pemerintah telah menargetkan pada 2045, Indonesia zero backlog.
Dalam Infobank Talknews bertajuk Peran Strategis BP Tapera dalam Ekosistem Perumahan Indonesia, yang digelar hari ini, Selasa (12/12/2023), Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan, ada empat isu yang selama ini dihadapi oleh semua insan perumahan terkait dengan ekosistem pembiayaan perumahan. Di antaranya availability, affordability, accessibility, dan sustainability.
Baca Juga : Sesuai Target, BP Tapera Salurkan FLPP Sebesar 229 Ribu Unit di Tahun 2023
“Untuk KPR perumahan tenornya panjang itu membutuhkan pendanaan jangka panjang. Di sinilah peranan BP Tapera dalam menyediakan terkait dengan likuiditas,” jelas Adi. BP Tapera, sambung dia, dituntut untuk mampu menjawab isu availability yang berkaitan dengan ketersediaan dana. Seperti diketahui, fundamental dalam pembiayaan perumahan menyangkut mix and match antara penyediaan dana jangka pendek dengan jangka panjang.
Begitu juga dengan affordability atau kemampuan masyarakat dalam hal memiliki perumahan. Peran BP Tapera adalah dengan memberikan skema-skema pembiayaan terjangkau. BP Tapera, kata Adi, memiliki peran untuk set up skema-skema pembiayaan baik untuk rumah tapak, high rise. “Tentunya dalam pembiayaan skema ini kita dibantu oleh teman-teman perbankan,” terangnya.
Lebih lanjut dijelaskan Adi, salah satu skema yang ditawarkan BP Tapera kepada masyarakat adalah penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Ditambahkan Adi, FLPP sangat diharapkan dapat menjadi jalan tol bagi MBR yang memiliki penghasilan maksimal Rp8 juta per bulan untuk memiliki rumah yang layak huni.
Kinerja Positif BP Tapera
Menurut catatan hingga saat ini, BP Tapera telah berhasil mencatatkan kinerja positif terkait dengan penyaluran FLPP senilai Rp25,18 triliun untuk 229.000 unit rumah pada 2023. Hasil ini sudah mencapai target yang ditetapkan pemerintah. “Kita sudah mencapai target untuk 299.000 unit rumah dan yang disalurkan kepada masyarakat senilai Rp25,18 triliun,” tegas Adi.
Baca Juga : BP Tapera Lakukan Pengembalian Dana Taperum Eks-Bapertarum di Manado
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) Junaidi Abdillah menyoroti masih adanya tantangan yang dihadapi para mitra strategis dalam mendukung program sejuta rumah.
Menurut Junaidi, permasalahan yang masih mengganggu kinerja pengembang adalah perizinan, pembiayaan, pertanahan, dan institusi lainnya yang terlibat langsung di dalam bagaimana mensupport program satu juta rumah. Hal ini menurut dia masih banyak permasalahan-permasalahan yang belum tertuntaskan sampai sekarang.
Junaidi berharap, ke depannya melalui BP Tapera sebagai salah satu mitra kerja dari Apersi untuk menjawab tantangan tersebut dan turut mendorong adanya sinergi bersama dengan seluruh stakeholder terkait dalam mendukung pemeritah pada program sejuta rumah. “Saya berharap kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam program satu juta rumah itu harus betul-betul adanya sinergi ini penting,” ungkap Junaidi.
Menanggapi pencapaian BP Tapera, Chairman Infobank Media Group, Eko B. Supriyanto, memberikan sejumlah catatan penting agar benar-benar melakukan misinya dengan baik. Pertama, terkait tugas BP Tapera dalam pengumpulan dan pengelolaan dana masyarakat.
Baca Juga : Tertarik Jadi Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera Tahun 2024-2029? Ini Persyaratannya
Eko ingin agar pengelolaan dana masyarakat oleh BP Tapera bisa lebih dimaksimalkan. Ia meminta BP Tapera untuk memiliki mitra atau opsi lain di luar lembaga perbankan dalam melakukan pengelolaan dana. “Jangan sampai bank saja yang menjadi tumpuan dari Tapera. Setidak-tidaknya saham bisa menjadi pilihan, tapi nanti saham loss dianggap merugikan negara. Hancur lagi kita,” tuturnya.
Hal penting lainnya yang jadi perhatian BP Tapera terkait kerja sama dengan pengembang perumahan. Pasalnya, hal ini akan berkorelasi dengan kualitas bangunan. Ia meminta agar BP Tapera membuat whitelist atau daftar entitas-entitas developer yang berkualitas.
“Tidak hanya developer yang kutu loncat. Karena banyak pengalaman di lapangan, saya banyak teman-teman perbankan, itu banyak developer yang blacklist. Ganti nama, coba-coba hanya untuk memanfaatkan situasional yang sementara,” pungkas Eko.
