Propertynbank : Sektor properti masih menjadi sektor pendorong partumbuhan ekonomi Indonesia. Pasalnya sektor ini digadang-gadang mampu berikan multiplier effect yang besar. Bahkan menjadi salah satu leading sector. Apalagi sektor properti berkontribusi dalam menggerakkan lebih dari 140 industri lain.
Meski menjadi salah satu sektor pendorong ekonomi nasional, namun tidak jarang para pelaku di bisnis ini kerap menghadapi hambatan di lapangan. Salah satunya aksi premanisme berkedok Organisasi Masyarakat (ormas). Kehadiran premanisme yang kerap melakukan pungutan liar (pungli) dan pemalakan ini sangat meresahkan bagi para pelaku bisnis properti.
Premanisme yang kerap hadir di setiap pengembangan proyek properti dan kawasan industry, bukan hanya menghambat investasi, tetapi juga merugikan pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai aksi preman, mulai dari pemerasan, penguasaan lahan ilegal, pungli proyek, hingga monopoli tenaga kerja dan logistik, telah membuat banyak investor berpikir dua kali sebelum menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam situasi ini, pemerintah harus hadir dan bertindak tegas. Tidak cukup hanya membuat regulasi, tetapi juga memberikan pengawalan dan pengamanan yang nyata bagi investor dan pengusaha agar roda ekonomi bisa berjalan dengan lancar tanpa ancaman premanisme.
Di berbagai daerah, pengusaha properti dan industri sering menghadapi aksi premanisme dalam berbagai bentuk. Mafia tanah mengklaim lahan secara ilegal dan mempersulit proses akuisisi tanah bagi pengembang. Pungutan liar dalam proyek infrastruktur menjadi ladang pungli oleh kelompok tertentu.
Preman lokal sering memaksa pengembang menggunakan tenaga kerja atau material dari kelompok mereka dengan harga lebih tinggi. Jika tuntutan preman tidak dipenuhi, mereka akan melakukan intimidasi, merusak alat berat, atau mengancam tenaga kerja proyek. Dampaknya sangat merugikan. Investasi melambat, biaya proyek membengkak, harga properti naik, dan daya saing kawasan industri melemah.
Untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, pemerintah harus berperan aktif dalam mengawal dan mengamankan pengembang properti dan industri dari gangguan premanisme. Berikut langkah-langkah yang bisa diambil.
Pemerintah harus memberikan pengawalan ketat terhadap proyek-proyek strategis. Proyek properti dan kawasan industri yang bernilai besar harus mendapatkan pengawalan langsung dari aparat keamanan, baik dari kepolisian maupun instansi terkait. Setiap ancaman atau gangguan dari preman harus segera ditindak tanpa kompromi.
Selain itu, perlu dibentuk satuan tugas khusus untuk menangani premanisme di sektor industri dan properti. Satgas ini harus bekerja sama dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, dan asosiasi pengusaha agar mampu menyisir kawasan rawan premanisme, menindak mafia tanah dan preman proyek, serta memberikan perlindungan hukum kepada investor yang mengalami ancaman.
Regulasi yang lebih sederhana dan perlindungan hukum bagi investor juga harus diperkuat. Banyak pengembang dan investor yang enggan melaporkan aksi premanisme karena takut proses hukum yang berbelit atau adanya oknum aparat yang bermain. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap laporan premanisme ditindak cepat tanpa birokrasi yang rumit. Investor dan pengusaha harus mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, serta oknum aparat yang terlibat dalam premanisme harus ditindak tegas.
Keamanan kawasan industri dan properti juga harus diperkuat dengan sistem keamanan terintegrasi. Setiap kawasan industri dan properti harus dirancang dengan pengawasan ketat terhadap akses masuk dan keluar kawasan, penerapan teknologi keamanan seperti CCTV dan smart monitoring, serta kerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah untuk respons cepat jika terjadi gangguan.
Pemerintah juga perlu berkolaborasi dengan asosiasi pengusaha. Kerja sama dengan asosiasi pengembang properti, kawasan industri, dan dunia usaha akan membantu mendapatkan laporan langsung mengenai ancaman premanisme. Dengan cara ini, tindakan pencegahan bisa dilakukan lebih cepat sebelum masalah semakin besar.
Premanisme yang menghambat pengembangan properti dan kawasan industri harus diberantas hingga ke akarnya. Jika pemerintah tidak bertindak tegas, dampaknya tidak hanya pada pengusaha, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing investasi Indonesia di mata dunia.
Pemerintah harus memastikan bahwa investor mendapatkan pengawalan dan pengamanan penuh sehingga mereka bisa fokus pada pembangunan tanpa harus berhadapan dengan aksi premanisme yang merugikan semua pihak. Negara tidak boleh kalah dari preman!
