Propertynbank.com – Industri properti jadi lokomotif pembangunan, khususnya di masa pandemi Covid-19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan adanya pembangunan infrastruktur dan properti saat ini sangat mendukung upaya pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, pemerintah berharap dukungan dari berbagai sektor usaha serta peran aktif masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan pembangunan mengingat adanya keterbatasan dana APBN yang ada.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan, pemerintah terus mengupayakan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi ini dengan mendorong pembangunan baik infrastruktur maupun sektor properti di Indonesia. Hal tersebut dijelaskan Iwan Suprijanto dalam sebuah webinar, Jum’at (4/2) lalu.
Dijelaskan Iwan, sektor properti bisa dikatakan sebagai lokomotif pemulihan ekonomi mengingat banyak banyak usaha serta produk bahan bangunan yang digunakan dalam pembangunan rumah bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berusaha agar masyarakat bisa ikit terlibat dalam proses pembangunan rumah melalui skema padat karya serta mendorong sektor perbankan menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.
“Dana APBN untuk alokasi anggaran perumahan juga sangat terbatas sehingga belum mampu menyelesaikan seluruh kebutuhan MBR terhadap perumahan. Untuk itu pemerintah berusaha menggandeng peran aktif dari asosiasi pengembang, sektor swasta, perbankan dan masyarakat untuk turut membangun sektor properti,” tegas Iwan.
Lebih lanjut, Iwan menjelaskan, berdasarkan data Susesnas tahun 2020 lalu angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta belum termasuk pertumbuhan keluarga baru 700 hingga 800 ribu per tahun. Selain itu, adanya pandemi Covid 19 yang melanda juga menyebabkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat terutama di segmen menengah ke bawah (MBR) dan akibatnya terjadi penurunan daya beli rumah yang dibangun pengembang.
Properti Jadi Lokomotif Pembangunan dan Pemulihan Ekonomi
Untuk diketahui, Kementerian PUPR mentargetkan program perumahan dalam RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni dengan target akses hingga 70 persen di tahun 2024 mendatang.
Oleh karena itu, sebanyak 5 juta unit rumah merupakan intervensi langsung pemerintah dan 6 juta unit rumah intervensi tidak langsung dalam bentuk fasilitasi atau bantuan serta subsidi perbaikan, peningkatan akses layanan infrastruktur dasar, pemberdayaan komunitas, peningkatan keandalan bangunan dan penanganan kumuh.
“Dalam rangka memenuhi target 5 jt unit intervensi langsung Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan fokus pada kebijakan penyelenggaraan perumahan sedangkan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) fokus pada penyelenggaraan kebijakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan malalui pemberian bantuan pembiayaan perumahan antara lain FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan), SSB (Subsidi Selisih Bunga), dan SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka),” tegas Iwan lebih lanjut.
Sedangkan guna mendorong pemulihan ekonomi tersebut, imbuh Iwan, Kementerian PUPR membutuhkan dukungan dari semua stakeholder perumahan untuk bersama-sama meningkatkan pertumbuhan di sektor properti yang berimbang untuk semua sektor dari menengah ke atas sampai menengah ke bawah.
“Pemulihan ekonomi nasional memerlukan komitmen dari semua stakeholder untuk mendukung inovasi kebijakan yang dibuat Pemerintah dalam rangka meningkatkan supply dan demand perumahan di Indonesia. Oleh karena itu properti jadi lokomotif pembangunan,” pungkas Iwan.
