PROPERTI – Meskipun masih dibayangi pandemi yang belum bisa dipastikan kapan akan berakhir, industri properti diprediksi akan kembali tumbuh di tahun 2022. Oleh karena itu, pengembang properti menyambut optimis dengan mempersiapkan berbagai strategi yang akan dijalankan.
Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan, didorong oleh sentimen positif seperti suksesnya program vaksinasi Covid-19 yang akan memicu pertumbuhan ekonomi pada tahun mendatang, industri properti diprediksi akan tetap tumbuh pada tahun 2022.
“Hal ini didukung oleh berbagai faktor, seperti adanya kombinasi insentif pemerintah yang diterapkan untuk memerangi dampak negatif Covid-19 terhadap perekonomian, antara lain, UU Cipta Kerja No. 11/2020 yang telah mulai berlaku, yang akan memangkas birokrasi perizinan, sehingga menciptakan lingkungan yang ramah bisnis,” ujar Totok Lusida pada Webinar Banking & Property Outlook 2022 bertema Lokomotif Pemulihan Ekonomi Pascapandemi, yang digelar secara virtual, Rabu (27/10).
Menurut Totok Lusida, kebijakan restrukturisasi utang sebagai countercyclical policy oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), membantu pelaku usaha menghadapi masalah keuangan akibat pandemi. Penurunan suku bunga acuan (BI rate) ke rekor terendah dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi, penerapan relaksasi PPN 100% untuk properti dengan harga kurang dari Rp 2 miliar rupiah dan 50% untuk properti dengan harga di bawah Rp 5 miliar, apabila diperpanjang pada tahun 2022, dan relaksasi pembatasan covid-19 karena tingkat infeksi covid-19 yang rendah dan vaksinasi massal yang berhasil.
GM Corporate Marketing PT Graha Buana Cikarang (Jababeka Residence), Eric Limansantoso mengungkapkan, pihaknya akan terus optimis industri properti bisa reborn di tahun 2022. Pasalnya, kata Eric, industri properti bisa beradaptasi termasuk dalam situasi covid-19.
“Apapun yang terjadi dengan covid atau yang lain, kita pengembang bersama asosiasi, perbankan dan pemerintah tetap harus bergerak, kami yakin bahwa apa yang kami jalankan ini adalah industri yang akan terus beradaptasi dan kami akan bisa menemukan jalan keluar,” ujarnya.
Sementara itu, Project Director LRT City Sentul Nanang Safrudin Salim menjelaskan, prospek hunian berkonsep Transit Oriented Development (TOP) di tahun 2022 yang masih akan menggunguli penjualan, khususnya kaum millennial dan urban.
“Kelebihan konsep hunian TOD ini semuanya serba mudah dan praktis, karena TOD connecting life, menghubungkan kehidupan. Di LRT City ada 5 prinsip TOD yang digunakan dalam mengembangkan sebuah kawasan di LRT City, yakni Walkable, Mixed use, Densify, connect dan Shift and Transit,” jelasnya.
Dari sektor perbankan, Senior Vice President Nonsubsidized Mortgage & Personal Lending Division (NSLD) Bank BTN Suryanti Agustinar mengungkapkan, industri perbankan temasuk BTN yang memang focus pada sektor perumahan memberikan dukungan penuh pada pemerintah dalam pemulihan sektor property semasa pandemic covid-19.
Menurutnya, sektor perumahan tetap tumbuh positif di tengah pandemi. Pada ekosistem perumahan, Bank BTN memiliki peran strategis sebagai enabler yang memberikan pembiayaan sisi supply melalui kredit konstruksi kepada developer maupun sisi demand dengan memberikan KPR kepada masyarakat.
“BTN memberikan dukungan kredit dalam rangka percepatan pembangunan perumahan maupun kepemilikan lahan. Jadi kita support developer dari sisi pembiayaan agar kendala-kendala dalam pembangunan perumahan dapat teratasi,” jelasnya.
Dari sisi deman, kata dia, BTN menjembatani developer yang telah dibiayai KIG-nya dan dapat menyalurkan kepada masyarakat untuk KPR, dengan bunga murah dan berbagai program keringanan yang dibuat dalam kondisi pandemi Covid-19.
Industri Terkait
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), Nicolas Kesuma mengungkapkan ARFI telah melakukan langkah strategis dalam menunjang peranan baja ringan di sektor property. Antara lain Peningkatan Utilitas Produksi Seluruh Indonesia, Pemberlakuan SNI Wajib Profil Baja Ringan SNI 8399-2017, Produk yang Memenuhi persyaratan TKDN, dan Tata Kelola Import oleh Pemerintah.
“Langkah strategis ini bertujuan meningkatkan produktifitas dan daya saing industri baja ringan, yang pada akhirnya akan mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.
Hal senada disampaikan CEO PT Baran Energy, Victor Wirawan, yang menyoroti energi terbarukan yang sebenarnya bisa menjadi sebuah solusi ringan untuk penerangan kawasan perumahan. Victor menjelaskan, pihaknya telah mengembangkan teknologi energi baru dan terbarukan (EBT), berupa penggabungan solar panel dan power storage system (baterai penyimpan energi skala besar) yang diberi nama PowerWall.
“Pengembangan teknologi terbarukan sangat selaras dengan program pemerintah Indonesia yang menargetkan penggunaan energi terbarukan sebanyak 25 persen pada tahun 2025, tapi saat ini baru 11 persen yang berjalan. Oleh karena itu, Baran Energy lahir untuk mempercepat serta membantu masyarakat Indonesia dalam energi terbarukan sebagai salah satu alternatif penggunaan listrik dengan melalui inovasinya,” jelas Wirawan.
Dukungan Pemerintah
Dari pihak pemerintah, ditargetkan peningkatan keluarga dengan rumah layak huni sebesar 70% dari semula hanya 56% atau equivalen dengan 11 juta keluarga, dalam Program Sejuta Rumah, yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015.
Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna yang membacakan Keynote Speech Menteri PUPR dalam webinar tersebut mengatakan, pada periode 2015 – 2019 pemerintah telah berhasil membangun 41,7 juta unit dan tahun 2020 sebanyak 960 ribu unit.
“Adapun pencapaian hingga September 2021 sebanyak 763 unit. Jumlah ini mengalami sedikit penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya,” papar Herry.
Guna mendorong pertumbuhan perumahan, pemerintah memberikan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu juga pemerintah juga telah memperluas akses bagi masyarakat untuk kepemilikan rumah yaitu dengan mengeluarkan pajak intensif pajak pertambahan nilai di tanggung pemerintah, (PPN DTP).
Sedangkan tahun 2022, Kementerian PUPR menargetkan pembiayaan perumahan rakyat melalui skema FLPP sebesar Rp 23 triliun atau 200 ribu unit. “Langkah strategis dari sisi suplay, Kementrian PUPR meberi tugas khusus kepada Perum. Perumnas untuk mempercepat penyediaan perumahan layak huni dengan harga terjangkau,” ungkapnya,
Kemudian, lanjut Herry, mendorong pembangunan hunian vertikal dengan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) di kawasan perkotaan, meningkatkan ketersediaan land bank, dan pemberikan kredit konstruksi perumahan oleh PT Sarana Multi Finansial (SMF).
