BERITA PROPERTI – Salah satu permasalahan yang selalu muncul ketika membicarakan kebutuhan rumah di Indonesia, adalah mengenai data. Seringkali informasi mengenai data perumahan dan kebutuhannya tidak sinkron dengan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan data yang akurat mengenai perumahan di Indonesia, guna mengetahui seberapa besar kebutuhannya.
Guna mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR mengadakan survei perumahan yang melibatkan perwakilan dari seluruh Indonesia. Pada survei perumahan tersebut, setiap perwakilan dari Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang membidangi program perumahan diminta untuk mengisi form survei yang berisi berbagai pertanyaan-pertanyaan terkait program-program serta kebutuhan data terkait perumahan di daerah.
Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan Lukman Hakim mengungkapkan, melalui survei tersebut pihaknya ingin mengetahui apakah selama pemerintah daerah memiliki kesadaran atas program perumahan di daerahnya masing-masing. “Selama ini Pemda masih berorientasi pada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan sumber daya air. Padahal program perumahan juga penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat,” ujar Lukman Hakim.
Lukman berharap, dengan pembentukan dinas perumahan di daerah sebisa mungkin akan mendorong program perumahan bagi masyarakat. Apalagi pemenuhan kebutuhan perumahan bukan sekedar tanggung jawab pemerintah pusat saja tapi juga merupakan kewajiban pemerintah daerah.
Lukman menjelaskan, hasil dari survei tersebut diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan serta penyaluran program perumahan dari pemerintah pusat. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan memang masih bersifat umum seperti apakah Pemda sudah memiliki program perumahan, lalu terkait kelembagaan yang mengurusi masalah perumahan serta berapa alokasi dana APBD yang dialokasikan untuk program perumahan.
