Propertynbank.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berharap agar rumah subsidi yang dibangun pengembang dapat memilih lokasi yang strategis dan dekat dengan transportasi umum. Hal ini, kata dia, agar penghuninya bisa beraktifitas dengan mudah dan terjangkau.
“Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi yang layak, terjangkau serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman , bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau,” kata Menteri Ara.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Perumahan Puri Delta Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Selasa pekan lalu. Hadir mendampingi Menteri Ara, Direktur RUK Fitrah Nur, Komisioner BP Tapera Heru Pudyono Nugroho dan Ketua Umum Himpera Ari Tripriyono.
Baca Juga : Wujudkan Hunian Terintegrasi, BP Tapera dan Japan Housing Finance Gelar Seminar TOD
Lebih lanjut Ara mengatakan, kunjungan kerja ini untuk memastikan pengembang bertanggung jawab membangun rumah yang bagus kualitasnya dan bermanfaat, karena untuk kepentingan rakyat. “Nantinya rumah subsidi juga akan di programkan rumah untuk guru-guru, TNI dan Polisi,” ujarnya.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru meminta agar pengembang perumahan memiliki standar fasilitas-fasilitas rumah layak huni yang sudah terpenuhi semua seperti kualitas yang rapi, ada meja, dapur, dan kamar mandi yang layak. “Serta penambahan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kepentingan warga juga disediakan agar tidak ada komplain saat pengghunian dan masyarakat senang tinggal di perumahan subsidi,” ujarnya.
Salah seorang penghuni Perumahan Puri Delta Tigaraksa bernama Lia (25) mengatakan, dirinya dan keluarga baru tinggal 1 bulan. Suaminya bekerja di Jakarta dengan transportasi kereta yang jarak stasiun dari perumahan hanya 600 meter. “Saat akad kami DP 500 ribu dan cicilan flat Rp1,3 juta untuk 15 tahun,” kata Lia.
Sebagai informasi, perumahan Puri Delta Tigaraksa terletak di Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, berdiri di atas lahan seluas 36 Ha dengan jumlah rencana unit sebanyak 3229 unit. Hingga Desember 2024 sudah terakadkan sebanyak 1698 unit.
Siapkan Roadmap
Menteri Ara juga menyampaikan bahwa kementerian yang dia pimpin menyiapkan road map yang menjadi langkah strategi dalam mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan. Salah satunya adalah berfokus pada program Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Baca Juga : Perumnas Fokus Kembangkan Hunian Berkonsep TOD dan Ramah Lingkungan
Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 lalu sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang ready stock.
Selain itu, Ara mengatakan, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan modal transportasi umum. “Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta berfokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah,” ujarnya.
Libatkan Swasta Bangun Rumah Subsidi
Dalam membangun infrastruktur dan perumahan, Presiden Prabowo Subianto mendorong porsi yang lebih besar untuk keterlibatan swasta. Hal senada disampaikan Ara dalam berbagai kesempatan, yang selalu mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan baik dari BUMN dan swasta untuk bergotong royong dalam melakukan pembangunan di sektor perumahan.
“Saya akan mendorong pengusaha swasta, pengembang (developer), pengusaha di bidang lainnnya untuk bersama, berlomba, bergotong-royong dalam membangun rumah untuk rakyat. Misalnya ada lahan di BUMN, TNI bisa dibantu dengan temen-temen dari swasta,” kata Menteri Ara.
Baca Juga : Ini Usulan The HUD Institute Untuk Kawasan Stasiun Lebak Bulus Berbasis TOD
Meskipun begitu, Kementerian PKP juga telah menyiapkan sejumlah skenario untuk dapat mencapai target Program Tiga Juta Rumah untuk rakyat.
“Kita agendakan bertemu dengan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia) untuk memperjelas target kerja yang harus dicapai Kementerian PKP beserta rencananya,” kata Ara.
Skenario yang disiapkan Kementerian PKP, kata dia, di antaranya dengan memanfaatkan anggaran APBN Tahun 2025 yang telah ditetapkan serta mendorong ekosistem perumahan dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Skenario lainnya adalah dengan realokasi APBN dan dukungan ekosistem perumahan. Skenario terakhir adalah dengan tambahan APBN-P dan dukungan ekosistem perumahan.
