BERITA PROPERTI – Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menyambut baik kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan World Bank (Bank Dunia), untuk mengembangkan Program HREIS melalui National Affordable Housing Program (NAHP).
Demikian yang disampaikan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti saat Kick Off Meeting (Rapat perdana) tentang pengembangan Housing and Real Estate Information System (HREIS) atau Sistem Informasi Perumahan dan Real Estate, di Jakarta, Kamis (6/4).
“Ini merupakan bagian penting dari reformasi kebijakan perumahan di Indonesia. Sistem informasi perumahan dan realestate sangat diperlukan, untuk mendapat gambaran pasar perumahan (supply dan demand) yang utuh, sebagai masukan untuk penyusunan kebijakan dan program,” ujar Lana Winayanti dalam keterangan tertulis.
Dikatakan Lana, untuk mendapatkan gambaran mengenai pembangunan perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan telah melakukan rapat koordinasi pemetaan potensi pembangunan perumahan dengan pemerintah daerah, pengembang dan stakeholder lain bidang perumahan.
“Saat ini banyak data dan informasi perumahan masih tersebar di berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, pengembang, produsen, litbang, asosiasi broker dsb) yang menyulitkan masyarakat yang membutuhkan data dan informasi tersebut. HREIS dapat memperkuat system pengendalian program perumahan untuk MBR,” ungkap Lana.
HREIS, lanjutnya, dapat membantu pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan bidang perumahan lebih memahami kondisi dan kebutuhan perumahan di daerah. Informasi yang dikumpulkan di HREIS akan membantu penyusunan kebijakan/program, dan penetapan target perumahan yang lebih baik lagi.
Sementara itu, perwakilan dari World Bank Dao Harrison mengatakan, Program HREIS sangat bagus karena dapat berfungsi sebagai pusat pengetahuan dimana di beberapa negara pun informasi mengenai perumahan tidak terpusat. Program HREIS ini juga dapat memberikan informasi untuk memahami arah dari pasar perumahan dan juga investasi bidang perumahan.
“Selebihnya, program ini juga dapat membantu pemerintah maupun stakeholder bidang perumahan dalam menetapkan atau mengontrol seberapa baik kebijakan bidang perumahan untuk masyarakat,” tutur Dao Harrison.
