Propertynbank.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan komitmen pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, dalam menjalankan kebijakan strategis untuk pengentasan kemiskinan, penyediaan hunian layak, dan penataan kawasan permukiman kumuh.
“Program ini difokuskan pada dua pendekatan utama, yaitu renovasi rumah tak layak huni di desa dan pembangunan hunian vertikal di wilayah perkotaan dan pesisir. Kita bekerja berdasarkan pemetaan desil pendapatan, sampai kepada desil 8, atau masyarakat dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Ini adalah kelompok masyarakat yang paling terdampak dan perlu kita intervensi,” ujar Wamen PKP.
Dijelaskan Fahri, untuk wilayah pedesaan, program renovasi rumah tidak layak huni akan menggunakan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan nilai bantuan sebesar Rp21,8 juta per unit. Bantuan tersebut terdiri dari Rp17,5 juta untuk bahan bangunan, Rp2,5 juta untuk biaya pendampingan teknis dan sisanya untuk operasional.
“Orang desa banyak yang punya rumah dan tanah, tapi tidak layak huni. Maka solusinya adalah renovasi, dengan melibatkan koperasi bahan bangunan untuk memperkuat partisipasi lokal,” tandas politikus Partai Gelora (Gelombang Rakyat Indonesia) ini.
Sedangkan untuk wilayah kota dan pesisir, pemerintah telah memperoleh dukungan pembiayaan luar negeri sebesar USD 4,5 miliar (sekitar Rp60 triliun) yang difokuskan pada penataan kawasan kumuh. “Ini bukan hanya pembangunan rumah, tapi penataan kawasan secara menyeluruh. Fokusnya di tepi sungai dan pantai, yang selama ini menjadi sumber banjir dan masalah lingkungan,” kata Wamen.
Baca Juga : Hadiri Musda REI DKI Jakarta, Wamen Fahri Hamzah Semangati Pengembang Properti
Selain itu, sambung dia, pemerintah merancang hunian vertikal dengan 3 hingga 5 lantai, di mana lantai bawah dijadikan ruang publik dan lantai atas digunakan sebagai tempat tinggal. Sisa lahan dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi warga.
Lebih lanjut Wamen menyampaikan bahwa sejumlah regulasi teknis seperti petunjuk pelaksanaan masih dalam proses finalisasi. Ia menegaskan pentingnya percepatan agar program dapat segera dilaksanakan dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Di sisi lain, penguasaan dan harga tanah yang tidak rasional menjadi tantangan utama. Pemerintah akan memanfaatkan lahan negara seperti sepadan sungai dan pantai untuk pembangunan hunian sosial, serta menerapkan kembali prinsip zonasi ketat.
Baca Juga : Wamen PKP Fahri Hamzah Bahas Strategi Untuk Program 3 Juta Rumah Dengan BAPPENAS
“Presiden RI telah memberi arahan agar hunian vertikal menjadi prioritas utama untuk menghadapi urbanisasi. Sistem sewa atau sewa beli juga akan diperkuat untuk menjangkau kelompok masyarakat muda dan berpindah-pindah kerja (mobile workforce). Konsep ini terbukti berhasil di banyak negara industri. Kita pun harus bergerak ke arah itu,” jelas Wamen.
Dengan investasi sektor properti mencapai Rp310 triliun per tahun, Wamen menyebut program perumahan ini berpotensi menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 5–6% per tahun. “Kalau program ini dijalankan secara serius selama lima tahun, kita akan melihat transformasi besar di sektor perumahan nasional, terutama di kawasan kumuh perkotaan dan wilayah pesisir,” pungkasnya.
