BERITA PROPERTI – The HUD Institute melihat terjadi berbagai hambatan dalam penyelenggaraan perumahan khususnya dalam penyediaan rumah murah bagi MBR. Misalnya regulasi yang dikeluarkan pemerintah terkait keluhan kualitas rumah murah yang kemudian ditindaklanjuti di lapangan dengan pengetatan aturan pencairan KPR bersubsidi oleh bank penyalur.
Kebijakan tersebut menuai protes dari pelaku rumah murah khususnya yang tergabung dalam asosiasi semisal REI, Apersi, dan lain-lain. Belum lagi persoalan kebutuhan tanah skala besar untuk pembangunan perumahan rakyat, terutama rakyat yang tidak mampu secara ekonomi, yang roadmap nya tidak jelas sampai sekarang. Hal itu membuat keberlanjutan pembangunan perumahan bagi MBR mengalami kendala.
“The HUD Institute sebagai “RUMAH BESAR” selalu siap menjadi “Mediator & Fasilitator” bagi Pemangku Kepentingan (stakeholders) Perumahan Rakyat. Dialog nasional ini diharapkan bisa menghasilkan konsensus untuk mendukung dan mensukseskan program-program pemerintah di bidang perumahan rakyat, permukiman dan perkotaan,” ujar Ketua Umum The HUD Institute Zulfi Syarif Koto, disela-sela Dialog nasional bertema: “Menuju Penyelenggaraan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Yang Berkualitas, Berkelanjutan Dan Berkeadilan Di Daerah” di Hotel Ambhara, Jakarta (15/3).
HUD tambah Zulfi juga mendukung upaya yang terus menerus dilakukan secara bersama segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka penyelenggaraan perumahan MBR yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan khususnya di daerah termasuk dngan mengupayakan solusi terbaik dalam hal persediaan rumah MBR (Housing Stock) yang terbangun, layak huni, mutu standar dan tepat sasaran .
Kementerian PUPera selaku instansi yang diberi mandat dan kewenangan oleh Negara untuk menangani urusan perumahan rakyat diminta tampil ke depan menjadi conductor atau dirigen dari orchestra penyelenggara perumahan rakyat yang melibatkan banyak stakeholders. Banyaknya stakeholders perumahan rakyat ini sebetulnya merupakan potensi yang kuat namun sekaligus juga menjadi masalah apabila tidak dikoordinasikan dengan baik.
“Karena itu Kementerian PUPera harus memiliki alat koordinasi yang kuat, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Perumahan Rakyat, atau Rencana Strategis Perumahan Rakyat, yang di dalamnya memuat sasaran target jumlah rumah yang akan dibangun, khususnya rumah untuk MBR, sasaran lokasi pembangunan rumah (tingkat kabupaten/kota) dan sasaran waktu penyelesaian pembangunan, serta pelaku pembangunan rumah dimaksud, “ ulasnya.
Zulfi juga mengingatkan pentingnya penyelengaraan perumahan rakyat khususnya perumahan MBR sebagai urusan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mengadvokasi pelimpahan urusan perumahan dan permukiman MBR sebagai urusan Pemerintah Daerah dengan mengusulkan berupa minimal Peraturan Presiden (Perpres) yang sangat berkaitan dengan Bantuan dan Kemudahan dari pemerintah (Pusat dan Daerah) sebagai dasar dalam mewujudkan Kemitraan dan Kerja Sama yang setara dan sinergis antara Pemerintah dengan Badan Usaha dan Masyarakat itu sendiri.
Karena Dialog Nasional tersebut diikuti oleh beragam unsur pemangku kepentingan maka The HUD Institute berharap hasilnya akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam hal ini Presiden untuk menyusun langkah-langkah strategis guna terciptanya Penyelenggaraan Perumahan Bagi MBR Yang Berkualitas, Berkelanjutan Dan Berkeadilan Di Daerah.
