Propertynbank.com – Selama 100 hari kerja, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta jajaran menambah total 92 Kantor Pertanahan siap memberi layanan elektronik dari sebelumnya berjumlah 10 Kantor Pertanahan. “Sudah ada 102 Kantor Pertanahan yang telah mengimplementasikan layanan elektronik,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.
Ia mengatakan bahwa target tersebut sudah melampaui yang diharapkan. “Kita tahun ini menargetkan 104, tapi rasanya jauh lebih cepat dari target yang ditetapkan. Oleh sebab itu, kita harus over prestasi. Over target. Kalau sudah bisa mencapai 102 hari ini, artinya jangan lagi berpatokan pada target. Kita tambah sebanyak-banyaknya,” ucap Menteri AHY.
Dari 102 Kantor Pertanahan tersebut, Kementerian ATR/BPN telah berhasil menerbitkan 42.951 Sertipikat Tanah Elektronik. Melalui implementasi layanan elektronik, Menteri AHY berharap semakin banyak masyarakat yang mampu mengakses layanan dan memahami pentingnya Sertipikat Tanah Elektronik. Menteri ATR/Kepala BPN pun menyatakan bahwa Sertipikat Tanah Elektronik yang diterbitkan dapat dijamin keamanannya.
Baca Juga : 2030 Krisis Air Bersih, Ini Arahan Menteri ATR/Kepala BPN
“Kalau sudah terdata di database kita, maka lebih aman. Tidak bisa semudah itu digandakan, diduplikasi, dipalsukan oleh mafia tanah. Jadi tolong teman-teman media bisa bantu menjelaskan kepada publik agar manfaat dari Sertipikat Tanah Elektronik ini riil. Sertipikat ini lebih aman, lebih efisien, dan tetap punya nilai ekonomi yang tinggi karena bisa dijaminkan untuk modal usaha,” terang Menteri AHY.
Sebanyak 2,4 juta bidang tanah juga berhasil didaftarkan dalam masa 100 hari kerja Menteri AHY melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), pada Februari 2024 saat Menteri AHY memulai tugasnya sebagai menteri, bidang tanah terdaftar tercatat di angka 110,8 juta bidang. Seratus hari kemudian (100 hari kerja), yakni pada 31 Mei 2024 telah terdaftar 113,3 juta bidang tanah di seluruh Indonesia.
Sejak diluncurkan pada tahun 2017 atau dalam waktu tujuh tahun, program PTSL mengalami peningkatan sejumlah kurang lebih 250%. Hal ini terlihat dari capaian PTSL yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. “Ketika dicanangkan, program PTSL ini ada 46 juta bidang tanah yang teregister. Karena diperkirakan ada 126 juta bidang tanah, ketika itu Bapak Presiden merasa ini harus dipercepat,” ujar Menteri AHY.
Kesuksesan program PTSL bahkan mendapat apresiasi dari Bank Dunia. Pada 13 Mei 2024, Menteri ATR/Kepala BPN diundang untuk mengikuti acara World Bank Land Conference 2024 di Washington DC, Amerika Serikat. Ia diundang untuk menceritakan pendaftaran tanah di Indonesia yang dinilai sebagai prestasi karena melampaui ekspektasi.
Baca Juga : Gantikan Hadi Tjahjanto, Agus Harimurti Yudhoyono Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN
“Memang kita tidak sempurna tapi menjadi perbandingan ketika di Washington DC, setelah menghadiri acara World Bank saya melakukan side meeting dengan Kepala BPN Belanda, saling bertukar pengalaman. Mereka yang paling maju di dunia, tapi beliau sendiri menyampaikan se-negara Belanda sudah dilakukan pendataan 8 juta bidang tanah. Jadi memang spektrum permasalahan yang kita miliki tentu jauh lebih kompleks, tapi alhamdulillah karena ini bisa kita lakukan secara progresif, kita mendapatkan penghargaan,” ungkap Menteri AHY.
Seiring dengan penambahan jumlah tanah terdaftar, dalam 100 hari kerja Menteri AHY, sebanyak 20 kabupaten/kota telah dideklarasikan lengkap, sehingga menambah total Kabupaten/Kota Lengkap menjadi 33 Kabupaten/Kota. Kementerian ATR/BPN menargetkan sebanyak 104 Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia.
“Kota dan kabupaten diberikan status lengkap karena seluruh bidang tanah yang ada telah dipetakan dan didata. Dengan demikian, jelas ini memberikan atau sangat diperlukan oleh pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan-kebijakan di bidang tata ruang dan pertanahan. Minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan semakin banyak dan semakin luas lagi cakupannya untuk kami mendeklarasikan Kota/Kabupaten Lengkap se-Indonesia,” tegas Menteri AHY.
Terbitkan 587 Dokumen di 100 Hari Kerja
Menteri AHY berhasil menerbitkan 587 dokumen persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Dari Februari ke Juni, 100 hari kerja ada 587 dokumen KKPR (diterbitkan). “Ini sesuatu yang baik dan dengan estimasi nilai investasi dokumen Rp58,28 triliun,” kata Menteri AHY .
Baca Juga : Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Pentingnya Reforma Agraria Dijalankan
Menteri AHY menyampaikan, sejak Peraturan Menteri (Permen) terkait KKPR ini diterbitkan di tahun 2021, jumlah dokumen KKPR yang diterbitkan terus meningkat drastis. Total, sudah ada 2.398 dokumen yang telah diterbitkan dengan nilai investasi mencapai Rp926,65 triliun.
Tak hanya itu, dalam jangka waktu 100 hari kerja, Kementerian ATR/BPN juga telah menyelesaikan penyusunan 75 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Angka ini terbilang progresif, mengingat Kementerian ATR/BPN harus menyelesaikan 2.000 RDTR.
“RDTR ini sangat dibutuhkan oleh para investor untuk mengetahui di mana kita ingin menanam modal kita, di mana kita bisa membangun industri kita yang sustainable yang juga punya kepastian hukum jangan sampai nanti tiba-tiba sudah masuk berubah zonasinya. Jumlah RDTR kita per hari ini adalah 508 RDTR, jadi ada tambahan 75 RDTR, sedangkan yang sudah terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) itu bertambah 24 RDTR,” terang Menteri AHY.
