Property & Bank

Dampak Pembangunan Rempang Eco City, 961 Warga Rempang Siap Direlokasi

pulau rempang, rempang
Warga Pulau Rempang yang melakukan unjuk rasa menolak di relokasi

Propertynbank.com – Pemerintah terus berupaya melakukan relokasi bagi warga Rempang, Kepulauan Riau. Saat ini sebanyak 961 kepala keluarga (KK) tercatat akan direlokasi ke Tanjung Banon dari wilayah Rempang Eco City.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan pihaknya akan menggunakan pendekatan persuasif dan mengedepankan dialog dengan masyarakat untuk mau pundah dari Rempang. Cara ini digunakan agar warga dapat memahami pemanfaatan proyek PSN ini dan pemerintah bisa memahami aspirasi warganya.

“Pemerintah pusat melalui BP Batam akan terus memperhatikan hak-hak masyarakat dalam realisasi pembangunan Rempang. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk membangun komunikasi dua arah,” kata Rudi mengutip dari suara.com

Badan Pengusaha (BP) Batam telah memindahkan sebanyak 73 kepala keluarga (KK) yang terdampak akibat proyek Rempang Eco City ke lokasi relokasi sementara di Batam. Warga yang dipindahkan sebelumnya sudah menempati lokasi Areal Penggunaan Lain (APL) yaitu ke Tanjung Banon, Pulau Rempang.

Baca Juga : Pulau Rempang Bergejolak, Apa Upaya Yang Dilakukan Pemerintah?

Seluruh warga yang bergeser adalah yang menempati lokasi APL, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Nomor 272/2018. Lalu 73 KK yang terdampak pengembangan Kawasan Rempang sudah menempati hunian sementara di Batam. Jumlah tersebut akan terus bertambah menyusul bergesernya dua KK asal Desa Sembulang Tanjung pada Jumat (3/11/2023).

Sebagai informasi, data dari BP Batam menyebutkan Pulau Rempang memiliki populasi penduduk sebanyak 7.512 jiwa yang tersebar di area seluas 1.583 hektar.

Wakil Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Syamsu Rizal mengatakan, sebenarnya warga Rempang menyambut baik proyek Rempang Eco City. Menurut Rizal, butuh investasi agar bisa maju secara ekonomi seperti Batam dan daerah lainnya.

“Memang belum semua warga ikut mendaftar program relokasi, tapi mereka bukan menolak, cuma masih ragu, butuh kepastian, baik menyangkut besaran uang ganti rugi, status tanah yang akan diberikan termasuk sertifikat,” kata Rizal. (Nabilla Chika Putri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *