Propertynbank.com – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) turut berperan aktif dalam rapat koordinasi (rakor) Asosiasi Pengembang Perumahan bersama pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, serta dibuka oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.
Pertemuan ini menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat regulasi serta tata kelola ekosistem perumahan nasional.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka ruang dialog seluas-luasnya dalam proses penyusunan peraturan di sektor perumahan. “Kami berkomitmen menampung dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa rakor difokuskan pada pengumpulan masukan terkait pemanfaatan fungsi lahan serta pembangunan rumah susun subsidi, yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat. Ia berharap berbagai persoalan yang muncul dapat disinergikan dan diselesaikan bersama Kementerian Hukum.
Baca Juga : Dihadiri Tokoh Nasional, Rapimnas ABPEDNAS 2025 Perkuat Peran BPD sebagai Pengawas Desa
Pada sesi diskusi, BP Tapera yang diwakili Komisioner Heru Pudyo Nugroho menyampaikan sejumlah pandangan strategis, khususnya terkait penyelarasan kebijakan pembiayaan perumahan, termasuk keberlanjutan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah susun subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Dengan ketentuan MBR yang berlaku saat ini, masyarakat tetap memiliki akses untuk mengajukan pembiayaan rumah susun subsidi melalui skema FLPP. BP Tapera berkomitmen memastikan akses tersebut terus terjaga dan berkelanjutan,” jelas Heru.
Sebagai pengelola dana FLPP, BP Tapera menekankan pentingnya kepastian regulasi, sinergi lintas kementerian, serta dukungan kebijakan yang kondusif bagi pengembang, agar penyediaan rumah layak dan terjangkau dapat berjalan optimal. Selain itu, BP Tapera juga menyampaikan masukan teknis terkait keterpaduan regulasi, integrasi data, dan penguatan ekosistem pembiayaan perumahan nasional.
Komitmen BP Tapera
Kementerian PKP dan Kementerian Hukum mencatat seluruh masukan dari para peserta rakor, termasuk rekomendasi yang disampaikan BP Tapera, sebagai bahan penyempurnaan regulasi yang tengah disusun. Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa hasil tindak lanjut akan dipaparkan kembali dalam forum evaluasi selanjutnya.
Baca Juga : Menteri PKP Puji Appernas Jaya : Bayi Ajaib Yang Tumbuh Pesat Hanya Dalam 6 Tahun
BP Tapera menegaskan akan terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional, sekaligus memastikan program FLPP dan skema pembiayaan Tapera semakin tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
