INFO PERBANKAN – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kian gencar dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk salah satunya mereka yang bekerja di sektor informal. Hal ini dilakukan guna mengejar target pertumbuhan kredit sebesar 12-15% pada tahun 2019.
Jika sebelumnya, Bank BTN telah bersepakat untuk membantu pekerja informal seperti tukang ojek online yang bergabung dengan Go-Jek dan Grab, pengemudi taksi Blue Bird, atau guru honorer dengan program ABCG (Akademisi, Business,Community and Government) yang dibundel dengan KPR mikro, dan komunitas pedagang bakso, maka kali ini bank plat merah yang fokus dalam pembiayaan perumahan ini memberikan KPR kepada pemangkas rambut asal Garut.
[irp]
KPR Subsidi yang berikan yaitu kepada pencukur rambut yang tergabung dalam Perhimpunan Persaudaraan Pencukur Rambut Garut atau PPRG. Dengan rata-rata penghasilan kurang lebih Rp 4 juta perbulan, para pencukur rambut tersebut berpeluang mendapatkan pembiayaan perumahan, khususnya KPR Subsidi.
“Kami melihat komitmen yang kuat dari para anggota PPRG untuk memiliki tempat tinggal, mengembangkan bisnisnya hingga ingin membangun museum dan membuat wahana wisata di sekitar Garut. Jadi kami optimistis kemampuan ekonomi para pencukur rambut Garut pada umumnya dapat berkembang pesat sehingga dibutuhkan layanan jasa perbankan yang mumpuni,” kata Direktur Utama Bank BTN, Maryono usai menyaksikan acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Perumahan PPRG di Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/01).
[irp]
Perumahan PPRG yang dibangun untuk anggota PPRG tersebut terletak di tanah seluas 50.000 meter persegi di desa Sukamukti, kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada tahap pertama akan didirikan sekitar 150 unit rumah tipe 30/60 dengan harga jual sekitar Rp 130 juta. Pembangunan rumah akan dilakukan secara bertahap seiring dengan perluasan lahan perumahan yang direncanakan hingga 100.000 meter persegi. Bank BTN akan membantu proses administrasi bagi komunitas pencukur rambut sebagai debitur yang layak menerima program KPR Subsidi. Selain itu sesuai yang dijanjikan Pemerintah, bunga KPR Subsidi di tetapkan tetap sebesar 5% dengan uang muka minimal 1%. “Selain bunga yang ringan, masyarakat juga diberi keringanan uang muka oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp 4 juta. Alhasil, angsuran rumah yang akan dibayar debitur hanya sekitar Rp 800.000 dengan tenor KPR maksimal 20 tahun,” kata Maryono.
Di hadapan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono yang hadir pada acara tersebut, Maryono berkomitmen akan memperluas akses KPR baik KPR Subsidi maupun Non Subsidi ke seluruh lapisan masyarakat. Adapun masyarakat yang sering tidak disentuh perbankan secara umum adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau berpenghasilan tidak tetap. Justru di segmen ini, Maryono menilai, Bank BTN unggul karena berani membuka bekerjasama dengan institusi yang menaungi para pekerja sektor informal tersebut serta komunitas pekerja sektor informal.
[irp]
“Kami terbuka untuk kerjasama lain dengan swasta terutama yang menaungi ribuan pekerja informal yang memimpikan perumahan yang layak bagi keluarganya asalkan memenuhi sejumlah persyaratan yang berlaku di perbankan, ataupun Kementerian PUPR,” kata Maryono. Saat ini, Bank BTN dipercaya Kementerian PUPR untuk merealisasikan seluruh KPR program pemerintah yaitu KPR Sejahtera FLPP, KPR Subsidi Selisih Bunga/Margin dan KPR BP2BT di samping KPR Non Subsidi, KPR Bangun Rumah dan KPR Renovasi Rumah.
Tahun 2018 lalu, Bank BTN telah melampaui target penyaluran KPR Subsidi dan Non Subsidi. Hingga Desember lalu, realisasi kredit properti berupa KPR maupun kredit konstruksi untuk KPR mencapai 757.093 unit yang terdiri dari KPR subsidi untuk 583.634 unit baik dalam bentuk KPR subsidi maupun kredit konstruksi untuk KPR subsidi dengan nilai total Rp 39,2 triliun.Sementara KPR Non Subsidi yang dikucurkan baik dalam bentuk KPR non subsidi maupun kredit konstruksi untuk KPR non subsidi mencapai 173.459 unit atau setara Rp 33,04 triliun.
