INFRASTRUKTUR – Untuk mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tanah air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan realokasi program dan anggaran TA 2020. Refocussing kegiatan ini merupakan tindaklanjut Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020.
Dari besaran DIPA Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp 120 triliun realokasi anggaran sebesar Rp 24,53 triliun. Dimana pemenuhan anggarannya tidak mengurangi antara lain: alokasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Rupiah Murni Pendamping, Badan Layanan Umum (BLU)/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan kegiatan Prioritas seperti penyediaan infrastruktur untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), PON XX, Asrama Papua, dan World Cup U-20 tahun 2021.
[irp]
Dalam video conference bersama dengan media, Selasa (7/4), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan realokasi anggaran tersebut bersumber dari: a) penghematan alokasi perjalanan dinas dan paket meeting sebesar 50% dari sisa anggaran yang belum terserap pada TA 2020, b) pembatalan paket-paket kontraktual yang belum lelang seperti bendungan, rekomposisi alokasi anggaran 2020 pada paket kegiatan Tahun Jamak (MYC), c) mengubah paket-paket single year (SYC) TA 2020 menjadi paket Multi Years Contract (MYC), termasuk paket-paket kontraktual yang nilainya kurang dari Rp 100 miliar, dan d) mengoptimalkan kegiatan non-fisik yang bisa ditunda/dihemat, seperti Feasibility Study.
Untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19, kata Basuki, Kementerian PUPR juga melakukan refocussing kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 1,66 triliun. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pekerjaan yang bersifat mendesak seperti pembangunan Fasilitas Penampungan/Observasi/Karantina di Pulau Galang di Kota Batam dan lanjutannya sebesar Rp 400 miliar, renovasi/rehabilitasi RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran sebesar Rp 160 miliar.
[irp]
Selanjutnya penambahan 4.000 lokasi program padat karya di bidang irigasi yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) dari 6.000 lokasi menjadi 10.000 lokasi serta pembebasan PPh 4% dengan total anggaran Rp 978 miliar.
Kemudian pembelian resin produksi Perhutani untuk campuran cat marka jalan dan pekerejaan pengecatan marka jalan sebesar Rp 25 miliar, pembelian karet dari petani sebagai bahan campuran aspal karet sebesar Rp 100 miliar, dan penyaluran subsidi perumahan (Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka) bagi 175.000 unit dengan alokasi sebesar Rp 1,5 triliun bersumber dari BA. BUN 999.07.
Percepatan penanganan COVID-19 melalui refocussing kegiatan juga dilakukan dengan memprioritaskan Program Padat Karya Tunai/Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Tahun 2020, anggaran Program Padat Karya Tunai dialokasikan sebesar Rp 10 triliun yang diantaranya digunakan untuk Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), pekerjaan P3TGAI, pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
[irp]
“Belanja infrastruktur di Kementerian PUPR harus berkualitas dan turut menggerakan sektor rill di berbagai daerah sehingga diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi pengangguran di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global akibat Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang,” tegas Basuki.
Dalam video conference, Menteri Basuki didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Cipta Karya Danis Hidayat Sumadilaga, Dirjen Perumahan Khalawi A.H, Dirjen Bina Konstruksi Trisasongko Widianto, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi Mohammad Zainal Fatah, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.
0 Responses