INFRASTRUKTUR – Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan Pemerintah dalam program pembangunan infrastruktur.
Hal ini menjadi topik utama saat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan bersama Duta Besar Hongaria untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN Judit Pach melakukan pertemuan, untuk melaporkan pembentukan Indonesia – Hungary Investment Fund (IHIF) oleh Pemerintah Hongaria beberapa waktu lalu.
[irp]
Menteri PUPR memberikan apresiasi kepada Pemerintah Hongaria yang menginisiasi pembentukan IHIF sebagai salah satu bentuk kerja sama antara kedua negara. Kehadiran IHIF, kata Basuki adalah dalam rangka mensukseskan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui dukungan finansial.
Dirinya menyetujui usulan Hongaria untuk mempercepat pembentukan IHIF dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja). Working Group juga melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kedutaan Hongaria dan Indonesia Investment Authority (INA). “Kementerian PUPR fokus pada proyek infrastrukturnya, dan untuk masalah keuangan kewenangannya berada di Kementerian Keuangan,” kata Basuki.
Kementerian PUPR mendapat APBN sebesar Rp 623 triliun pada 2020 hingga 2024. Tapi, kebutuhan investasi untuk infrastruktur mencapai Rp 2.035 triliun. Maka, untuk memenuhi kekurangan dana ini diperlukan skema investasi pembiayaan, salah satunya melalui IHIF yang perjanjian kerjasamanya telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Hongaria pada 16 Februari 2021 lalu.
Dikatakan Basuki, pemerintah Hongaria telah menyiapkan dana sebesar 250 juta USD melalui pendanaan IHIF yang harus dialokasikan paling lambat pada 30 Juni 2021. “Tugas pokja adalah mempercepat proses pendanaan dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penggunaan dananya,” ungkapnya.
[irp]
Sementara itu, Judit Pach mengatakan Hongaria dapat menambahkan on going project dalam IHIF serta menjanjikan produk yang berkualitas dan kompetitif terkait Hongarian content. Hal ini, sambungnya akan diatur dalam term of financing IHIF.
