INFRASTRUKTUR – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Perdagangan Turki H.E Dr. Mehmet MUŞ melakukan pertemuan di Ankara, Ibu Kota Turki, Sabtu (6/11).
Didampingi oleh Duta Besar RI untuk Turki Lalu M. Iqbal, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya yang dilakukan secara virtual pada Juni 2020. Selain itu, pertemuan kali ini sekaligus mempersiapkan kerja sama yang akan diusulkan menjadi salah satu topik pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan pada awal Februari 2022 mendatang.
Basuki mengatakan, dari pertemuan tersebut akan menjadi awal langkah dalam kerjasama infrastruktur yang lebih baik dan memperkuat kerjasama bilateral antara kedua negara. Menurut dia, banyak potensi investasi antara Indonesia dan Turki.
“Sehingga dapat mendorong investor-investor dari Turki untuk berinvestasi di berbagai sektor infrastruktur baik melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), maupun Engineering, Procurement, Construction (EPC),” ujar Basuki dalam keterangan tertulis.
Setelah bertemu Menteri Perdagangan Turki, Menteri PUPR Basuki juga melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Transportasi dan Infrastruktur Turki H.E. Adil Karaismailoglu. Dari pertemuan ini, Turki siap mendukung Indonesia dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Masih banyak peluang investasi yang dapat dikerjasamakan dengan perusahaan konstruksi dari Turki.
Sementara dari bidang transportasi, dibahas tentang penambahan frekuensi penerbangan Indonesia – Turki dari 6 kali menjadi 10 kali setiap minggu. Hal ini untuk meningkatkan konektivitas di bidang angkutan udara, dalam rangka mendukung kegiatan perekonomian khususnya perdagangan barang dan jasa, investasi, dan pergerakan orang dari kedua negara.
Untuk merealisasikan kesepakatan dari pertemuan tersebut, rencananya akan diadakan Business Forum antara Asosiasi Kontraktor Turki (TCA) dengan Asosiasi Kontraktor Indonesia serta antara Asosiasi Konsultan Turki (ATCEA) dengan asosiasi konsultan Indonesia yang rencananya diselenggarakan di Jakarta pada awal 2022.
Sebelumnya, Basuki mengatakan, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo pembangunan infrastruktur merupakan prioritas utama, baik di bidang konektivitas, sumber daya air dan perumahan. Indonesia, kata dia, memerlukan anggaran sebesar USD430 miliar, di mana hanya 30%nya yang bisa ditutupi oleh APBN.
“Untuk menutupi 70% gap keuangan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan insentif pajak untuk penanaman modal baru,” kata Menteri Basuki.
Terdapat 24 proyek baik yang bersifat solicited dan unsolicited senilai USD 19 miliar, di mana terdapat 10 proyek Public Private Partnership (PPP) yang siap ditawarkan senilai USD 9.2 miliar. Proyek-proyek tersebut terdiri dari 9 proyek jalan tol dan 1 proyek bendungan.
