INFRASTRUKTUR – Pembangunan Infrastruktur menjadi fokus utama Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing global, dan mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti menjelaskan, untuk bisa mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, dibutuhkan dukungan dari stakeholders sektor konstruksi. Dukungan tersebut berupa pendanaan, tenaga kerja konstruksi bersertifikat, inovasi teknologi, peningkatan mutu konstruksi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi, dan lain sebagainya.
“Terjadinya beberapa kecelakaan kerja maupun kegagalan bangunan beberapa waktu lalu jangan sampai terjadi lagi di masa mendatang. Mengingat hal itu dapat menghambat berjalannya Pembangunan Infrastruktur, yang pada akhirnya merugikan semua pihak, baik kerugian waktu dan pengeluaran dari pelaksana. Kuncinya adalah disiplin pada prinsip K3 dan patuh pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan, agar tercapai Zero Accident,” ungkap Anita di Kantor Kementerian PUPR beberapa waktu lalu.
Selain K3, faktor pendukung lain yaitu pendanaan juga memerlukan sumber-sumber pembiayaan alternative, tidak hanya dari Pemerintah. Sebagai gambaran, di tahun 2018 Kementerian PUPR mendapat anggaran Rp 107,386 Triliun atau hanya 12,67% dari total APBN. Pembangunan Infrastruktur yang massif memerlukan tidak hanya tenaga kerja konstruksi berkualitas yang ditunjukkan melalui sertifikat, tapi juga jumlah yang banyak.
Melihat tantangan dan peluang tersebut tentunya peran dari stakeholders konstruksi, seperti : kontraktor, konsultan, pengusaha yang bergerak di bidang rantai pasok konstruksi dan pelaku K3 Konstruksi, dan lain sebagainya, sangat diperlukan. Untuk itu sangatlah tepat ajang perhelatan akbar seperti Konstruksi Indonesia, yang secara rutin sejak 2003 dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, diikuti oleh seluruh pelaku dan stakeholders konstruksi.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Syarif Burhanuddin menyatakan peluang bisnis konstruksi di Indonesia terbuka lebar dengan masifnya pembangunan infrastruktur serta konstruksi lainnya. Pemerintah juga terus mendorong pelaku usaha jasa konstruksi swasta nasional untuk terlibat aktif dalam investasi dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. “Pemanfaatan peluang bisnis konstruksi harus mengedepankan keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan sebagai bentuk tanggung jawab profesional dan sosial,” tegas Syarif.
Konstruksi Indonesia 2018 menghadirkan beragam produk dan jasa konstruksi, serta solusi dan inovasi terbaru, yang diikuti 12.000 peserta pameran yang terdiri dari perusahaan teknik sipil, kontraktor, konsultan, dan pemangku kepentingan di bidang konstruksi & infrastruktur.
“Melalui wadah yang menghubungkan langsung para professional lokal dan internasional ini, Konstruksi Indonesia 2018 diharapkan mampu menghadirkan solusi serta inovasi-inovasi terbaru di sektor konstruksi yang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan infrastruktur,” ujar William Owen selaku Direktur Tarsus Indonesia, sebagai pihak Event Organizer.
