Rencana Meneg BUMN Agar Himbara Fokus Sesuai Sektor Disambut Positif

0
Menteri Negara BUMN Erick Thohir

INFO PERBANKANMenteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir kerap melakukan terobosan dengan berbagai kebijakan yang dia lakukan. Salah satunya adalah, ia akan menertibkan bisnis bank-bank milik negara atau Himbara, sesuai dengan sektornya masing-masing.

Rencana Erick Tohir tersebut, disambut baik oleh sejumlah kalangan dan masyarakat pada umumnya. Dengan adanya kebijakan tersebut, merek menilai akan berdampak positif bagi bank-bank BUMN termasuk dalam hal ini adalah Bank BTN (PT Bank Tabungan Negara Tbk). Hal ini menandakan, Menteri BUMN itu menaruh perhatian terhadap bank yang fokus pada perumahan subsidi tersebut.

[irp]

“Saya setuju dengan wacana dari Menteri BUMN agar bank fokus pada bidangnya masing-masing,” ujar Anggota Komisi XI DPR Misbakhun. Menurut dia, langkah Erick Thohir itu membuat bisnis Bank BUMN akan fokus ke sektornya masing-masing, memperkuat kinerja dan menghilangkan persaingan tidak sehat yang terjadi dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Dikatakan Misbakhun, wacana itu membuat bank fokus pada bidangnya masing-masing, misalnya seperti Bank BTN yang akan fokus sepenuhnya pada pembiayaan perumahan terutama perumahan bersubsidi dan Bank BRI fokus pada UMKM yang juga sangat bagus, karena core competence serta pembidangan dan sejarah lahirnya BRI untuk mengurusi UMKM.

[irp]

“Sudah sewajarnya BTN diberikan sepenuhnya anggaran kuota untuk rumah bersubsidi, karena BTN punya sejarah panjang dan pengalaman serta data yang sangat memadai bagaimana mengelola sektor pembiayaan perumahan ini. BTN lah yang saat ini berkorban dengan sangat luar biasa mencari pendanaan dan konsisten dalam lini pembiayaan perumahan ini,” tegas Misbakhun.

Misbakhun melanjutkan, pembidangan ini harus semakin dikuatkan dalam bentuk strategi dan visi misi. Kemudian diterapkan dalam sebuah arahan yang bisa diimplementasikan. Selain itu, kata dia, harus ada direction atau perintah yang sifatnya tertulis dan menjadi instruksi, supaya yang menjadi keinginan Menteri BUMN itu bisa dilaksanakan.

[irp]

“Situasi ekonomi saat ini mengalami tekanan karena pandemi. Namun sektor perumahan khususnya rumah subsidi masih mengalami pertumbuhan. Kami yakin sektor perumahan bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, karena masih dibutuhkan masyarakat dan potensinya masih sangat besar dengan adanya backlog perumahan yang mencapai 7,5 juta unit rumah,” tegasnya.

Disamping itu, dikatakan Misbakhun, permintaan rumah subsidi juga masih tinggi dibandingkan rumah komersial dan sektor lainnya. Dengan kondisi tersebut, lanjut dia, perumahan subsidi harus jadi fokus utama pemerintah kedepan dengan pembiayaan, pendanaan dan anggaran dialokasikan ke sektor tersebut.

[irp]

“Dalam masa pandemi ini dan melihat daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi masih tinggi, kami menyarankan agar anggaran atau kuota rumah subsidi ditambahkan menjadi 400.000 hingga 600.000 unit. Jika ini bisa diterapkan maka pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia juga besar, karena sektor ini pasarnya masih sangat luas dan dari sisi risiko juga sangat aman karena ada agunannya berupa rumah,” ungkap Misbakhun.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menilai bahwa penyaluran dana untuk rumah subsidi dengan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Rakyat) sudah seharusnya diserahkan kepada perbankan yang berkomitmen dan sudah terbukti besar dan berhasil menyalurkannya.

[irp]

Apersi, ujar Junaidi yang terpilih kembali memimpin organisasi yang mayoritas merupakan pengembang rumah sederhana itu pada Munas beberapa waktu lalu, setuju kalau penyaluran subsidi bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu diserahkan kepada perbankan yang punya komitmen besar dan sudah terbukti merealisasikannya, seperti misalnya BTN.

“Bila penyaluran dana subsidi diberikan kepada semua perbankan justru tidak fokus, apalagi bila progres penyaluran tidak sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah. Ngapain juga ikut kerja sama kalau penyaluran tidak sesuai, lebih baik kepada perbankan yang punya bukti jelas penyaluraannya,” tegas Junaidi.

[irp]

Oleh sebab itu, Junaidi berharap kepada pemerintah untuk lebih cepat menyalurkan dana rumah subsidi agar masyarakat kecil bisa segera mendapatkan rumah yang layak. Termasuk perbankan untuk mempermudah proses KPR dan aturan yang tidak berlibet dan memberatkan konsumen ataupun juga developer.

Di lain pihak, Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja menilai sebaiknya dari total anggaran FLPP sebesar 60% dialokasi untuk BTN. Sedangkan bank-bank lain diberikan kuota 20%, sisanya 20% untuk cadangan kalau salah satu bank habis duluan. “Maka sisa 20% cadangan bisa dialokasikan untuk kelompok bank yang habis duluan,” tutup Endang.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 181

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link