SPC dan MLC Gelar Webinar Hukum Properti

Peserta webinar tidak dipungut biaya alias gratis

0
SPC
Managing Director SPC, Muhammad Joni, SH,MH

UMUM –  SPC atau Smart Property Consulting berkolaborasi dengan Menara Lawyers Club (MLC) akan melaksanakan Webinar Hukum Properti berjudul, Pengembang Properti dalam PKPU, Bank selaku Kreditur Bisa Apa?. Webinar ini akan dilaksanakan pada hari Ahad,  12 Desember 2021.

Managing Director SPC,  Muhammad Joni, SH,MH menyebutkan SPC dan MLC berkolaborasi dalam Webinar  ini sebagai wujud ingin sharing (berbagi) dan kegairahan akan kemajuan ilmu pengetahuan hukum dan wujud profesional social responsibility (PSR). 

Webinar  menghadirkan  narasumber  kompeten  Sapta Krida, SH, MH, CLA,   Legal Litigation Specialist di lembaga perbankan,  Miftahul Ulum, SH. CLA, CRA  praktisi legal perbankan. Keduanya  in house lawyer perbankan yang menangani  PKPU/Kepalitan.  Irfan Surya, SH,CLA,CMLC adalah Pengurus/Kurator  berpengalaman  menangani  PKPU/Kepailitan. Moderator Juneidi D. Kamil, SH, ME, CRA  praktisi hukum properti dan perbankan yang kolumnis hukum bisnis properti dan perbankan di  sejumlah media.

Muhammad Joni megatakan, berikut  ini 5 (lima) paragraf alasan SPC dan MLC  menggelar Webinar ini. Data per September 2020  terdapat 451 kasus PKPU/Kepailitan yang berlangsung di Pengadilan Niaga.  Sebanyak 36 kasus diantaranya dimohonkan oleh perbankan selaku kreditur. Dari  data ini, perbankan  lebih banyak terdampak akibat kasus PKPU/Kepailitan. Nasabah peminjamnya banyak diajukan  PKPU/Kepailitan. Posisi Bank, walaupun   kreditur seperatis menjadi terganggu.

“Hak Bank selaku kreditur seperatis menjadi terdegradasi. Terutama akibat adanya ketentuan masa stay (legal moratorium) yang terdapat dalam PKPU. Dalam kepailitan, hak bank untuk mengeksekusi di bawah kekuasaan sendiri selama 2 (dua) bulan tidak cukup. Hak bank akhirnya menjadi terpasung padahal obyek jaminan sudah dibebani hak tanggungan,” ujar Joni yang juga Sekretaris Umum The Housing and Urban Developmen (HUD) Institute.

Dikatakan Joni, pengembang properti sebagai nasabah peminjam bank yang berada dalam PKPU/Pailit (akibat permohonan kreditur lain), maka  kepentingan bank yang terganggu  juga kepentingan nasabah KPR/KPA yang membeli rumah/apartemen itu. Padahal  bisa jadi pula pengajuan dari PKPU/Kepailitan itu dalam rangka upaya menghindar dari kewajiban utang yang direkayasanya sendiri.

“Bayangkan saja, nasabah KPR yang sudah membeli rumah dengan mengangsur ke bank, tetapi rumahnya masuk dalam obyek pengurusan PKPU atau masuk ke dalam boedel pailit. Angsuran ke bank harus tetap dilakukan, sementara rumahnya menjadi obyek pengurusan PKPU bahkan harus dilikuidasi dalam pemberesan boedel pailit,” tegasnya. 

SPC Gelar Webinar Gratis

Bila nasabah KPR/KPA yang tidak mengangsur KPR/KPA, membuat namanya masuk dalam catatan kredit bermasalah di catatan SLIK OJK. “Akibatnya nasabah KPR tidak bisa meminjam lagi ke bank manapun. Keadaan ini tentu saja merugikan nasabah KPR/KPA yang membeli rumah,” pungkas Joni sembari menambahkan webinar ini  Gratis (free).   

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.