Thursday , November 26 2020
Home / Indeks Berita / Apa Perhatian Pemerintah Kepada MBR Yang Belum Punya Rumah

Apa Perhatian Pemerintah Kepada MBR Yang Belum Punya Rumah

bedah rumah papua
Program bedah rumah

KOLOM – Disaat Indonesia merayakan 75 tahun kemerdekaan, dalam hadapi dampak covid 19, banyak langkah pemerintah yang perlu diapresiasi. Dari subsidi gaji untuk peserta BPJS Tenaga Kerja, kemudian Subsidi Pulsa untuk pelajar mahasiswa maupun guru dan dosen. Subsidi gaji para peserta BPJS Tenaga Kerja sebesar 600 ribu/bulan selama 4 bulan, sedangkan subsidi pulsa 35 GB bagi pelajar, 42 GB untuk guru, 50 GB untuk mahasiswa dan dosen.

Sebagai pengamat perumahan, sejak awal menulis, selalu menyampaikan masalah yang dihadapi MBR, terutama MBR yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Masih ada jutaan MBR yang penghasilannya tergolong miskin. Mereka tidak mempunyai penghasilan tetap, bahkan untuk makan sehari hari saja tergolong sulit. Subsidi rumah yang ada saat ini adalah untuk yang 1/3 penghasilannya bisa untuk mengangsur KPR. Praktis buruh harian lepas, pemulung, tidak bisa lakukan KPR.

BACA JUGA :   Siap Bantu Bangun Kawasan Ibukota Baru, REI Minta Libatkan Swasta 

Akhir akhir ini Bank penyalur KPR berlomba lomba menurunkan suku bunga kredit, seperti yang dimuat dalam majalah Property&Bank edisi Agustus 2020. Termasuk kiat Bank BCA di bulan September, akan selenggarakan expo virtual tentang KPR (Kompas.com tanggal 28 Agustus 2020).   Dari pihak Bank penyalur KPR sudah berlomba menurunkan bunganya, bahkan BP Tapera mulai Oktober 2020 sudah akan memulai operasi, namun untuk Tapera hanya untuk pesertanya.   Bagaimana nasib MBR yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan jauh dibawah UMR ?

Melihat kawasan kumuh di DKI, masih begitu banyak dihuni oleh MBR yang tidak mempunyai penghasilan tetap, bahkan tempat tinggalnya sebetulnya tidak layak huni.  Selanjutnya akhir akhir ini pemerintah dengan menggunakan APBN memberikan subsidi peserta BPJS Tenaga Kerja, siswa, guru, mahasiswa dan dosen, semoga terpikirkan untuk hunian yang kumuh. Diagendakan dengan menggunakan APBN untuk membangun Rusun didaerah kumuh terutama di kota kota besar, lambat laun hunian kumuh akan berubah menjadi hunian rusun yang rapi dan sehat.

BACA JUGA :   Evaluasi Penyaluran FLPP, 30 Bank Pelaksana Berkinerja di Atas 70% Dari Target

Awal tahun 2018, sebagai pengamat perumahan pernah menulis di rubrik public housing majalah Property&Bank dengan judul Sudah Waktunya Permukiman di DKI Menjadi Kawasan Rusun.  Pertimbangan saat itu adalah karena banyaknya kebakaran,  dimana dalam tahun 2017 terjadi  1.400 kali.  Pada umumnya kebakaran terjadi dikawasan kumuh dan sulit dijangkau oleh Tim Damkar.  Korban bukan hanya material namun juga ada korban jiwa sekitar 46 orang meninggal dan 139 orang luka luka termasuk petugas damkar.

Penulis tidak akan berhenti menyuarakan demi MBR yang penghasilannya jauh dibawah UMR.  Kalau pemerintah mampu berikan subsidi kepada peserta BPJS Tenaga Kerja, Siswa, Guru, Mahasiswa dan Dosen, mestinya juga bisa berikan berikan kemudahan kepada MBR yang tidak punya rumah.   Semoga,, Aamiin

Penulis : Marsda Purn Tumiyo, Pemerhati Masalah Perumahan MBR

Check Also

Jalan Tol Serang – Panimbang Seksi 3

Pekerjaan Tol Serang-Panimbang Seksi 3 Senilai Rp 4,5 Triliun Dimulai

INFRASTRUKTUR – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai persiapan pembangunan Jalan Tol Serang …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 174

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link