Propertynbank.com – Walaupun rumah komersil mulai digarap, Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (DPP Apersi) memastikan akan tetap fokus membangun rumah sederhana atau rumah bersubsidi karena permintaannya masih tinggi. Meskipun begitu, sejumlah pengembang yang tergabung di Apersi, ada yang mulai mengembangkan rumah komersil dengan harga yang lebih mahal.
Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah menjelaskan, tahun 2023 ini pengembang di Apersi berkomitmen untuk membangun sebanyak 162 ribu unit rumah subsidi, yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara untuk rumah komersil dimana peminatnya cukup tinggi, para pengembang di Apersi menargetkan akan membangun sebanyak 42 ribu uit.
“Jumlah yang terdata ini didapatkan dari laporan anggota Apersi di seluruh Indonesia, dari 1200 perusahaan yang dicapai hingga akhir Maret 2023. Namun, bisa saja jumlahnya bertambah, karena anggota aktif Apersi itu mencapai 2500,” ungkap Junaidi di sela-sela acara Silaturahmi Ramadhan Stakeholder Properti di Jakarta, pada Jum’at 23 Maret 2023.
Menurut Junaidi, baik rumah subsidi maupun rumah komersil, biasanya jumlah realisasinya sekitar 70 % dari data yang ada. Sedangkan terkait rumah subsidi, Junaidi meyakini realisasi Apersi tahun ini diperkirakan di angka 110 ribu unit dan pasokan terbesar masih sama seperti sebelumnya, berasal dari Jawa Barat.
Baca Juga : Rayakan HUT ke 24, Apersi Tetap Optimis Di Tengah Aturan Yang Berubah-ubah
Pada kesempatan yang sama, Direktur Konsumer Bank BTN Hirwandi Ghafar yang juga hadir dalam silahturahmi memberikan apresiasi kepada Apersi, terkait dengan data sementara dari para pengembangnya. Menurut Hirwandi, Apersi merupakan salah satu dari tiga organisasi terbesar pengembang di Indonesia dengan jumlah pasokan rumah subsidi terbesar.
“Ini sangat membantu pemerintah karena jumlah kuota yang disiapkan tahun ini sebanyak 220 unit, sehingga tahun ini mungkin saja bisa terlampaui, dimana ada pasokan lain dari asosiasi lain seperti REI dan Himpera yang juga gencar membangun rumah subsidi atau rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tegas Hirwandi.
Lebih lanjut Hirwandi menambahkan, Bank BTN akan menyiapkan antisipasi dari sisi kuota untuk bisa mengakomodir data sementara yang ada dari Apersi tersebut. Menurut dia saat ini BTN selalu mendukung dari sisi kredit untuk konsumen terkait Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), kemudian juga dari sisi pengembang dengan mendukung melalui kredit lahan dan kontruksi.
“Kredit lahan untuk developer tak hanya untuk prtoduk rumah subsidi tapi juga non subsidi yaitu produk rumah sederhana dengan harga Rp300 jutaan. Selain itu untuk produk seperti ini kita juga memberikan banyak program kemudahan pada konsumennya, seperti angsuran berjenjang yang memudahkan konsumen pada awal kredit selama beberapa tahun,” papar Hirwandi.
Mulai Bangun Rumah Komersil
Terkait dengan pengembangan rumah komersil, Junaidi mengakui ada anggota Apersi yang bergeser jenis produk, dari subsidi ke non subsidi (komersil). Pergeseran ini karena lokasi lahan sudah tak sesuai lagi peruntukannya untuk produk rumah subsidi sehingga anggota Apersi berkreasi mengembangkan rumah sederhana (komersil) dengan memberikan banyak fasilitas dan juga peningkatan produk unit rumah.
Baca Juga : PBG Belum Jelas, Apersi : Program Sejuta Rumah Bisa Macet
“Saat ini sekitar 15 ribu unit dari rencana awal berubah menjadi produk komersil. Penyebabnya karena harga tanahnya telah bergerak naik dan juga karena dalam 3 tahun terakhir ini harga rumah subsidi harganya tak dinaikkan pemerintah,” jelas Junaidi.
Belum adanya keputusan yang jelas sejak beberapa tahun ini mengenai harga baru rumah subsidi, membuat developer yang tergabung di Apersi mengubah jenis produknya. Bermain di segmen rumah komersil dengan harga di atas rumah subsidi yang dipatok pemerintah. Patokan harga rumah subsidi yang tercantum dalam keputusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berada pada kisaran Rp150,5 juta hingga Rp219 juta dan tergantung dari lokasinya.
Menanggapi belum adanya kenaikan harga rumah yang selama ini diharapkan para pengembang rumah subsidi, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan, pihaknya terus berupaya agar harga rumah subsidi yang baru bisa segera keluar, sesuai dengan keinginan pengembang.
Namun, Iwan menegaskan bahwa Kementerian PUPR juga tetap melakukan upaya lain agar program sejuta rumah terus berjalan, salah satunya dengan menyediakan bantuan untuk pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU).
“Saat ini penyerapan dana PSU baru mencapai 50%, sehingga masih banyak peluang bagi Apersi untuk mendapatkannya. Oleh karena itu kami menunggu konfirmasi dari pengembang, khususnya Apersi untuk segera mendaftar dan mendapatkan bantuan tersebut,” jelas Iwan.
