APPBI : Pengusaha Pusat Belanja Kembali Menjerit Jika PPKM Berlanjut

0
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja,

Properti : Pandemi Covid 19 yang sudah berlangsung selama 18 bulan,  membuat kondisi pusat perbelanjaan semakin terpuruk.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat membuat para pelaku usaha kelimpungan setelah hanya diizinkan beroperasi dengan kapasitas terbatas. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja, mengatakan hingga saat ini pusat perbelanjaan kembali menghadapi kesulitan besar. Tahun 2020, kata dia, pihaknya masih bisa bertahan ditengah keterpurukan dengan dana cadangan yang dimiliki. Tapi dengan adanya PPKM darurat ini, meski pemulihan ekonomi di semester I mulai membaik namun untuk operasional mall dengan kapasitas 50% dan itu sangat berat untuk operasional.

[irp]

“Tingkat kunjungan tahun 2021 hanya 50% membuat rencana-rencana bisnis yang direncanakan di tahun lalu akhirnya banyak yang meleset,pendapatan dari penyewa pun turun dan banyak pengusaha tidak menyangka akan adanya PPKM yang membuat beberapa mall harus ditutup,” ujar Alphonzus dalam webinar Ngopsor bertajuk Menakar Nafas Pengusaha Pusat Belanja yang diselenggarakan Majalah Property&Bank, Selasa (27/07/2021).

Alphonzus menambahkan Pemulihan pasca PPKM dirasa akan lama waktunya, untuk itulah kami meminta pemerintah agar pusat perbelanjaan tidak ditutup. Pasalnya  kondisi di berbagai pusat perbelanjaan pun berbeda-beda. Pengusaha dan pengelola mall  harus menanggung beban biaya, tidak saja biaya operasional, namun pengusaha harus tetap membayar pajak dan gaji karyawan.

[irp]

“Untuk itu kami berharap agar PPKM tidak diperpanjang dan mengoptimalkan PPKM saat ini serta mengajak pusat perbelanjaan dijadikan sentra vaksinasi untuk membantu pemerintah merealisasikan target vaksinasi yang sudah ditetapkan pemerintah,” pungkasnya.  

Hal senada juga diungkapkan Teges Prita Soraya selaku Head of Operating Properties NWP Retail mengatakan jika dibandingkan dengan mall-mall di Jakarta, mall yang berada di luar Jakarta masih boleh buka meskipun harus tutup jam 5 sore. Meski  bisa buka tetapi tetap saja untuk daya belinya sangat berkurang sekali.

[irp]

Biaya operasional lagi-lagi menjadi hal terberat bagi mall di daerah, meskipun tetap buka tetapi tingkat kunjungan kecil sekali, jam kunjungan dibatasi dan daya beli pun juga rendah. Hal inilah semakin membuat berat untuk operasional pusat perbelanjaan.

Teges Prita Soraya Head of Operating Properties NWP Retail

Teges mencontohkan, tahun lalu saja di Kota Gorontalo yang menutup akses pelabuhan, bandara dan akses keluar masuk lainnya demi menjaga agar daerahnya tetap bersih untuk meminimalisir penyebaran covid-19. Hal inilah salah satu contoh di luar jawa yang untuk meminimalisir penyebaran virus covid 19. 

[irp]

Terkait jumlah mall yang tersebar di berbagai daerah memiliki tantangan masing-masing, di Cirebon misalkan secara kunjungan tetap berjalan namun pendapatan dari penyewa sedikit menurun. Pengunjung harus merasakan sistem buka tutup dari pengelola dimana pengunjung mall yang ramai akan didata melalui aplikasi agar pengunjung tidak harus antre demi menjaga 50% kapasitas dan memudahkan pengelola dalam melakukan tracing.

Sementara itu Sekjan DPP REI Amran Nukman, mengamini pendapat dari Alphonsus Widjaja dan Teges Prita Soraya bahwasanya kegiatan operasional pusat perbelanjaan sekarang ini sangat berat sekali, kebijakan pemerintah untuk menutup pusat perbelanjaan di kala PPKM darurat tersebut membuat para pelaku usaha pusat belanja harus mencari cara agar tetap bertahan.

[irp]

Amran coba membandingkan kondisi saat ini dengan krisis moneter 1998 dimana saat itu perekonomian masih berjalan seperti pusat perbelanjaan masih beroperasi. “Sedangkan saat ini sangat memberatkan bagi pengelola mall dimana saat ini banyak yang tidak beroperasi,biaya operasional termasuk gaji merupakan yang terberat” ungkap Amran

Biaya operasional menjadi yang paling berat karena meskipun mall tutup tidak serta merta tidak ada biaya operasional, terutama biaya yang menyangkut stakeholder seperti pajak-pajak dan juga gaji.

[irp]

“Pemerintah juga meminta kepada pelaku usaha untuk tidak melakukan pemecatan namun hal itu justru membingungkan bagaimana untuk mendapatkan dana untuk membayar gaji jika tidak beroperasi,”ungkap Amran lagi.

Kevin

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 181

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link