Propertynbank.com – Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas pelaksanaan kebijakan perpanjangan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) melalui Keputusan Menteri ESDM No. 76K Tahun 2024, yang diberlakukan bagi tujuh sektor industri strategis termasuk industri keramik. Kebijakan ini disertai dengan penyesuaian harga gas dari sebelumnya USD 6,5 per MMBTU menjadi USD 7 per MMBTU.
Menurut Ketua Umum ASAKI, Edy Suyanto, kebijakan ini tidak berjalan sesuai harapan. Sepanjang Januari hingga April 2025, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) justru menerapkan besaran persentase Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) yang terus menurun, baik di wilayah Jawa bagian Barat maupun Jawa bagian Timur.
“Di bulan April 2025, AGIT untuk industri keramik hanya sebesar 65,3% di Jawa bagian Barat dan 48,8% di Jawa bagian Timur. Kondisi ini menyebabkan industri harus berproduksi dengan biaya gas rata-rata lebih dari USD 8 per MMBTU, atau sekitar 15% lebih mahal dari harga HGBT yang ditetapkan pemerintah,” ungkap Edy.
Kondisi ini semakin ironis mengingat Jawa Timur seharusnya tidak mengalami kendala pasokan gas. Namun, industri menerima informasi adanya gangguan pada sektor hulu yang diperkirakan baru akan pulih pada Oktober mendatang.
ASAKI Soroti Peran Pemerintah
Lebih lanjut Edy mengungkapkan, ASAKI menegaskan pentingnya peran aktif Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, untuk segera menengahi persoalan defisit pasokan gas. “Industri tidak mungkin bertumbuh tanpa kepastian pasokan gas. Terlebih lagi, beban tambahan berupa biaya regasifikasi sebesar USD 16,77 per MMBTU yang dikenakan oleh PGN sangat tidak rasional bagi keberlangsungan industri,” tambah Edy.
Baca Juga : Hadir di Arch:ID 2025, Roman Luncurkan Designer Tile Archipelago Series
Menurut Edy, ketidakpastian pasokan serta mahalnya biaya regasifikasi telah merusak iklim investasi dan kepastian berusaha di Indonesia. Hal ini mengancam roadmap pengembangan industri keramik nasional yang menargetkan peningkatan kapasitas produksi dari 625 juta m² per tahun menjadi 718 juta m² di akhir 2026, dan menuju 850 juta m² pada tahun 2030.
ASAKI mencatat bahwa tingkat utilisasi industri keramik nasional di kuartal I tahun 2025 telah menunjukkan perbaikan signifikan, yakni mencapai 75%, meningkat dibanding rata-rata 65% di tahun 2024.
Baca Juga : Hadir di Milan Design Week 2025, GROHE Tampilkan Aqua Gallery
Dengan dukungan pemerintah melalui kebijakan PMK Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), serta penerapan SNI Wajib untuk keramik, ASAKI sempat optimistis tingkat utilisasi dapat meningkat ke 85% pada 2025.
“Namun, gangguan pasokan gas membuat posisi industri keramik bak maju mundur kena. Harapan tumbuh, tapi realisasi tertahan akibat kendala struktural energi,” pungkas Edy Suyanto. (Laporan Rafi)
