Propertynbank.com – Pemerintah berkomitmen mempercepat penyediaan hunian layak melalui program rumah subsidi sebagai solusi utama menghadapi backlog perumahan nasional yang mencapai 9,9 juta unit. Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Menara BRILian di Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Akad Massal 1000 Debitur KPR Subsidi BRI tersebut, Maruarar menyampaikan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah menetapkan kuota rumah subsidi tahun ini sebanyak 350.000 unit dengan dukungan anggaran yang telah disiapkan.
“Kuota tahun ini naik sekitar 75 persen dari tahun sebelumnya. Ini bukan kenaikan biasa, ini lompatan besar,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi komitmen perbankan, seperti BRI, yang telah mengalokasikan kuota 25.000 debitur. Menteri Maruarar mendorong BRI untuk menambah kuota menjadi 35.000 debitur, mengingat kinerja kredit bermasalah (NPL) BRI yang sangat rendah, yaitu hanya 1,1 persen.
“Dengan ekosistem yang dimiliki BRI, saya usulkan dibentuk divisi khusus perumahan. Karena ini ekosistemnya menurut saya ada di sini. KUR ada di BRI, Kredit Mikro ada di BRI. Harusnya rumah subsidi juga menjadi maksimal ada di BRI. Ini peluang besar untuk memperkuat bisnis sekaligus mempercepat akses rakyat terhadap rumah subsidi,” tambah Menteri Ara.
Menteri Maruarar juga menegaskan bahwa strategi pemerintah terbagi dalam tiga pilar utama untuk menjawab tantangan perumahan rakyat. Pertama adalah Rumah Subsidi bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, kedua program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) untuk merenovasi rumah tidak layak huni, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus Perumahan, untuk mendukung pembiayaan dan perputaran sektor hulu dan hilir di bidang konstruksi perumahan.
Baca Juga : Sinar Mas Land Raih Penghargaan The Best Property Developer with Digital Technology Support di IPBA 2025
Pemerintah juga telah menghapus sejumlah beban biaya seperti PBG, BPTB, serta memfasilitasi uang muka gratis dan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bentuk nyata semangat gotong royong. “Kita belum genap setahun, tapi ekosistem ini sudah mulai terbangun antara perbankan, pengembang, Tapera, dan berbagai pemangku kepentingan. Ini kolaborasi yang luar biasa,” ujar Menteri PKP.
Ara juga menyoroti peningkatan kualitas rumah subsidi yang dibangun oleh pengembang dalam setahun terakhir, yang dinilainya semakin baik dan layak huni. “Sekarang rumah subsidi makin bagus, makin berkualitas. Rakyat pun senang karena merasa dihargai dengan hunian yang layak,” ujarnya.
Sebagai bagian dari perluasan strategi, Menteri Maruarar mengungkapkan rencana kerja sama sektor perumahan dengan berbagai perguruan tinggi seperti ITB, UNPAR, UI, dan UNPAD. “Dalam waktu dekat kami akan menyasar kampus-kampus besar lain agar ekosistem ini bergerak dari pusat-pusat pendidikan, melibatkan para alumni, pengembang, dan kontraktor,” ujarnya.
Penyalur KPR Untuk Rumah Subsidi
Sementara itu, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa BRI saat ini merupakan bank dengan jumlah penyaluran KPR Subsidi (KPRS) terbanyak di Indonesia. Hingga Juni 2025, BRI telah menyalurkan lebih dari 101.000 unit KPRS kepada penerima manfaat dengan total outstanding hampir Rp14 triliun, dan sekitar 97 persen di antaranya berasal dari skema FLPP. “Rasio NPL kami tetap terjaga rendah di angka 1,1 persen. Ini membuktikan bahwa penyaluran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik,” ujar Hery.
Baca Juga : Apresiasi Gelaran IPBA XIX, Menteri PKP Siapkan Hadiah Umroh Pada IPBA ke XX Tahun 2026
Ia juga mengungkapkan bahwa pada Juli 2025, BRI bahkan telah menyalurkan FLPP mencapai 105,88 persen dari target awal sebanyak 17.700 unit. Untuk mendorong percepatan penyaluran, BRI bekerja sama dengan Kementerian PKP, BP Tapera, dan asosiasi pengembang menggelar akad massal serentak di 75 kantor cabang BRI di seluruh Indonesia, dengan total peserta mencapai 1.000 nasabah.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti juga telah menyepakati kolaborasi dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) sebagai basis pelaksanaan program ini. Maruarar menegaskan pentingnya penilaian objektif terhadap kinerja kementeriannya, khususnya dalam target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah oleh seluruh entitas pemerintahan baik pusat, daerah, BUMN, hingga lembaga seperti SMF dan PNM.
Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, Kementerian PKP menggandeng BPS untuk melakukan evaluasi berbasis data terhadap jumlah rumah yang dibangun dan direnovasi, termasuk siapa yang melaksanakan, di mana lokasi pelaksanaannya, dan dengan pendanaan dari sumber mana. Untuk itu, Menteri PKP mengundang Presiden untuk menghadiri peluncuran serentak minimal 25.000 unit rumah subsidi di seluruh Indonesia pada September mendatang.
