INFO PERBANKAN – Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan, Bank BTN siap mendukung program uang muka atau down payment (DP) 0 persen untuk PNS dan TNI-Polri. Pasalnya program ini akan mampu mendongkrak penjualan rumah hingga melebihi target pemerintah satu juta unit.
Maryono menjelaskan hal tersebut saat festival Kartini di Rembang, Sabtu (21/4). Menurutnya, tahun ini penjualan rumah sudah akan melebihi satu juta, yang nantinya akan dikoordinasi oleh pemerintah yaitu Kementerian PUPR. Dengan program DP 0 persen ini maka pencapaiannya bisa di atas satu juta.
Bank BTN turut mendukung kegiatan festival Kartini yang diselenggarakan Pemkab Rembang itu dan meramaikan acara tersebut dengan mangajak peserta pesepeda BTN melakukan kegitan BTN Tour de Rembang yang menempuh jarak lebih dari 40 km mulai dari Blora dan finish di Alun-Alun Kota Rembang.
“Bank BTN akan berkontribusi dan mendukung penuh dalam program DP 0 persen tersebut, karena ini merupakan salah satu program pemerintah yang sangat strategis untuk memberikan kemudahan bagi PNS, TNI dan Polri dalam memiliki rumah. Langkah ini juga akan mempercepat realisasi program satu juta rumah yang diinisiasi oleh Pemerintahan Jokowi-JK dan sangat berhubungan dengan bisnis Bank BTN,” ujar Maryono.
Ditambahkan Maryono, program satu juta selama tiga tahun ini konsentrasinya adalah rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dengan program ini nantinya akan ditingkatkan untuk masyarakat non-MBR khususnya untuk PNS, TNI, Polri yang akan diberikan kemudahan dan fasiltas sehingga akan memudahkan percepatan untuk program satu juta rumah.
“Dengan angsuran yang bisa mencapai 30 tahun dengan melibatkan PT Taspen (Persero), bunga KPR-nya bisa lebih rendah dibandingkan bunga KPR komersial pada umumnya. Selain itu perlu juga dilakukan kajian bersama dengan BP Tapera mengenai skema untuk meringankan uang muka KPR bagi PNS, TNI dan Polri ini,” tegas Maryono.
Skema Tapera, kata Maryono, ada dua yaitu bisa membantu uang muka debitur seringan mungkin dan bisa membantu perbankan dalam menetapkan suku bunga yang lebih rendah, karena nantinya tidak menggunakan dana APBN seperti fasilitas MBR. Meski masih dalam tahap kajian mengenai skema yang akan diimplementasikan dalam program tersebut, namun plafon yang diberikan bisa mencapai Rp1 miliar.
“Penggunaan kredit perumahannya pun bisa untuk landed maupun apartemen, yang nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Kita lihat banyak pegawai negeri yang golongan eselon satu dan dua banyak yang belum memiliki rumah,” ungkap Maryono lebih lanjut.
