Propertynbank.com – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) memberikan apresiasi kepada pemerintah atas beragam stimulus dan dukungan yang mengalir ke sektor properti. Meski demikian, permasalahan perizinan yang berlarut-larut masih menjadi tantangan serius yang menghambat investasi dan kinerja industri.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, mengatakan perhatian pemerintah terhadap properti saat ini cukup besar, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2029 yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Berbagai fasilitas seperti program 3 juta rumah, PPN DTP, KUR Perumahan, hingga tambahan kuota FLPP diterima positif oleh pasar. Kami berterima kasih atas akomodasi pemerintah. Stimulusnya banyak dan bahkan surplus,” ujar Joko kepada wartawan, Rabu (19/11).
Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, terus mendorong pergerakan sektor usaha, termasuk properti. Salah satunya melalui kebijakan pemanfaatan dana pemerintah di Bank Indonesia agar masuk ke perbankan untuk mendukung ekspansi kredit.
Baca Juga : Program FLPP Diperluas, Cleaning Service dan Keluarga Muda Bisa Miliki Rumah Sendiri
Adapun program KUR Perumahan yang tengah berjalan kini sedang diikuti sekitar 700 pengembang anggota REI, dan jumlahnya diperkirakan terus bertambah.
306 Proyek Mandek
Di balik limpahan stimulus tersebut, Joko menegaskan bahwa problem perizinan masih menjadi hambatan terbesar. Berdasarkan laporan dari 16 DPD REI, terdapat 306 proyek terhenti dengan total lahan 6.178 hektar dan potensi investasi mencapai Rp34,5 triliun. Isu yang dihadapi antara lain OSS, Amdal, tata ruang hingga persoalan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
“Itu baru 16 DPD. Masih ada 21 DPD yang sedang dipetakan. Kami sudah menyampaikan laporan tertulis ke tujuh kementerian/lembaga terkait,” tegas CEO Buana Kassiti Group tersebut.
Jika dihitung per DPD, potensi investasi yang hilang mencapai Rp2 triliun. Dengan tambahan 21 DPD lainnya, total potensi investasi terhenti diperkirakan menembus Rp55,5 triliun. Selain itu, dengan rata-rata 100 tenaga kerja per proyek, terdapat potensi 30.600 lapangan kerja yang belum dapat terealisasi akibat hambatan perizinan.
Kontribusi Industri Properti
Hasil riset REI bersama LM UI menunjukkan bahwa investasi properti sebesar Rp112 triliun dapat menyumbang 0,56% terhadap perekonomian nasional. Menurut Joko, kontribusi ini akan lebih besar apabila proses perizinan yang tersebar di tujuh kementerian dapat ditangani lebih efektif.
Joko menuturkan bahwa percepatan pengurusan izin akan memperkuat penyerapan KUR Perumahan sebesar Rp130 triliun pada 2025 serta realisasi 350.000 unit kuota FLPP tahun ini.
DPP REI telah berkoordinasi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait dan menerima komitmen bahwa kementerian siap membantu penyelesaian hambatan dari ratusan proyek REI yang terhenti.
Selain itu, REI turut berkomunikasi dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait masalah tata ruang dan LSD. Pemerintah berencana kembali membuka perizinan LSD di 140 kota, dan REI segera mengirimkan data serta rekomendasi untuk mendukung kebijakan tersebut.
Di luar isu perizinan, sektor perumahan nasional masih dibebani angka backlog 9,9 juta unit, sekitar 26 juta rumah tidak layak huni, dan proyeksi 56% penduduk tinggal di perkotaan pada 2035. REI menilai kondisi tersebut membutuhkan perhatian ekstra dari pemerintah.
Terkait penyerapan FLPP yang baru mencapai 60% per September 2025, REI mendorong kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan mengingat 76% penerima FLPP adalah peserta BP Jamsostek, mayoritas pekerja dengan pendapatan tetap.
REI Dorong 2 Juta Rumah Desa dan Pesisir
REI juga menilai pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir dalam Program 3 Juta Rumah sangat strategis. Dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp14,4 triliun, potensi pergerakan ekonomi yang tercipta bisa menembus Rp160 triliun.
“Dengan 84.000 desa, akan ada puluhan ribu tenaga kerja terserap dan potensi tumbuhnya 160.000 wirausaha pendukung industri perumahan,” jelas Joko.
Rumah layak yang dimiliki masyarakat desa dapat menjadi aset agunan untuk memperoleh kredit usaha, memicu perbankan memperluas layanan hingga ke pelosok dan mengurangi ketergantungan pada rentenir.
“Bank akan berlomba masuk desa. Ekonomi desa tumbuh, dan pada saatnya akan menjadi pasar properti baru,” tutup Joko Suranto.
